Berita , D.I Yogyakarta
Tantangan Politik Partai Buruh di Tengah Minimnya Basis Industri di Jogjakarta
HARIANE - Jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Indramayu, Bekasi, Cikarang, dan daerah lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta memang sangat minim adanya insdutri, sehingga peluang partai Buruh dalam mendapatkan suara jumlah serikat pekerja perlu kerja keras serta penuh tantangan.
Pengamat Politik UMY, Tunjung Sulaksono mengatakan perjalanan politik para buruh dalam kontestasi politik akan menempuh sejumlah tantangan. Utamanya di wilayah Jogjakarta dan sudah seharusnya membangun kesadaran untuk elektoral partai Buruh.
"Tugas dari teman-teman yang sudah memutuskan untuk membawa buruh kepolitik itu yaitu membangun kesadaran bersama tentang pentingnya partai buruh, politik elektoralnya karena ada banyak manfaat ketika partai buruh juga masuk ke dalam politik, ya karena kebijakan itu bisa dengan lebih baik di perjuangkan," ujar Tunjung usai memberi paparan dalam MPBHI di Kantor DPRD Kota Yogya pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Menurut Tunjung, partai Buruh harus bisa menggaet suara bukan hanya dari kalangan yang sana, sehingga isu yang akan diangkat tak hanya terbatas pada isu ketenagakerjaan.
Namun, harus melebar hingga isu kesejahteraan. Sehingga, basis pendukung nantinya tak hanya datang dari masyarakat dengan latar belakang pekerja atau buruh.
Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Irsyad Ade Irawan mengakui perjalanan politik para buruh seringkali menghadapi sejumlah kendala. Porsi paling besar ada pada kendala modal. Menurutnya, kini budaya politik yang berkembang adalah politik pragmatis dan berbiaya mahal.
Irsyad juga meminta agar Bawaslu agar mencegah politik uang dengan mendorong Bawaslu dan pihak kampus agar bisa membuat aturan setiap desa atau wilayah menyatakan sebagai desa anti politik uang.
"Kemudian diantaranya kita akan melakukan pendidikan yang lebih luas kepada anggota kita, dan harapannya untuk bisa disalurkan ke keluarga dan tetangganya bahwa kalau memilih itu harus melihat dari jejaknya (buka politik uang)," ujarnya. ****
