Berita
Viral Tiktoker Kritik Pemerintah Lampung Soal Infrastruktur Minim, Ternyata 52% Anggarannya Lari ke Sektor Ini
Dalam pengelompokan lain anggaran belanja daerah 2022, ternyata 52% APBD Provinsi Lampung digunakan untuk sektor belanja pegawai dan jasa.
Adapun menurut Putri, sektor ini mencakup gaji pegawai, tunjangan, honor, sewa gedung, dan perjalanan dinas.
Besaran sektor belanja pegawai tersebut tiga kali lipat lebih besar dibanding belanja modal yang sifatnya pembelian aset.
Dalam data lain yang dirilis oleh Kementerian Keuangan terkait Struktur APBD Provinsi Lampung, realisasi dana untuk belanja pegawai pada 2023 mencapai 2,4 triliun rupiah.
Pembagian Status Jalan di Indonesia
Terkait kritik Bima Lampung soal jalanan yang rusak tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu status jalan serta kepada pemerintah mana kewenangannya berada.
Menurut Kementerian PUPR, jalan di Indonesia dibagi dalam tiga status yaitu nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Adapun pembagian kewenangannya sebagai berikut:
- Jalan nasional ditangani Kementerian PUPR
- Jalan provinsi ditangani pemerintah provinsi
- Jalan kabupaten ditangani pemerintah kabupaten
- Jalan kota ditangani pemerintah kota
- Jalan desa ditangani oleh pemerintah taraf desa
Pembagian status jalan ini diharapkan menjadi acuan agar pengaduan kerusakan dapat tepat sasaran ke lembaga yang berwenang sesuai kategori di atas.
Demikian informasi terkait Tiktoker kritik pemerintah Lampung dan sebaran anggaran daerahnya. ****
Baca artikel menarik lainnya di Harianejogja.com
