Berita , D.I Yogyakarta
Angka Kemiskinan Ekstrem di Bantul hingga 120.000 Jiwa, Wakil Bupati: Kebanyakan Lansia
Admin
Angka Kemiskinan Ekstrem di Bantul hingga 120.000 Jiwa, Wakil Bupati: Kebanyakan Lansia
>HARIANE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul telah melakukan pendataan terkait angka kemiskinan ekstrem di Bantul.
Sebelumnya Pemkab Bantul mendapatkan data perkiraan awal dari Kementrian Sosial dimana angka kemiskinan ekstrem di Bantul ada sekitar 120 ribu jiwa.
Perolehan data awal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemkab Bantul sejak Desember 2022 hingga Januari 2023 ini yang melibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan survey lapangan dan crosscek langsung by name by adress untuk memastikan data kemiskinan ekstrem dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
BACA JUGA : Uji Coba Jembatan Kretek 2 Mulai 31 Januari 2023, Daya Tarik Wisata Baru di Bantul
Hasil Survei Internal Angka Kemiskinan Ekstrim di Bantul Berbeda
“Dari awal kita mendapatkan data 120 ribu jiwa. Kemudian kami melakukan langkah-langkah dengan survey lapangan, crosscek, overlay dengan data DTKS yang melibatkan OPD seperti panewu, lurah, dukuh dan melakukan pendataan dan musyawarah di tingkat kalurahan,” jelas Wakil Bupati Bantul sekaligus Ketua Percepatan Penanganan Kemiskinan Bantul, Joko Purnomo saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 30 Januari 2023. Hasil dari penindaklanjutan tersebut, kata Joko, diperolehlah data angka kemiskinan ekstrim di Bantul sebesar 24.594 jiwa. Joko merincikan, 5.810 dari jumlah tersebut diperoleh dari pendataan di lapangan. Sedangkan 18.784 lainnya diperoleh dari DTKS. “Nanti kita akan Mengirimkan laporan ke gub bahwa untuk data kemiskinan ekstrem di Bantul 24.594 jiwa, dan yang 23.300 itu sudah masuk DTKS,” terang Joko. Ia menyampaikan, dari jumlah data kemiskinan ekstrem yang valid, sebagian besar diperoleh dari warga yang sudah lansia. Sedangkan indikator warga dinyatakan miskin ekstrem seperti tidak bisa makan selama tiga kali dalam sehari, belum memiliki tempat tinggal yang layak, tidak memiliki mata pencaharian yang pasti, tidak mampu menyekolahkan anak, dan sebagainya. “Memang angka ini kebanyakan lansia yang sudah tidak produktif,” katanya. Selanjutnya pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan OPD untuk kembali crosscek data terkait warga yang sudah menerima BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih bantuan. “Karena ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Desa ada pemberian BLT kepada warga miskin ekstrem yang dialokasikan dari dana desa, kita crosscek berapa yang sudah terima, kita menanggulangi kalau ada duplikasi bantuan,” tuturnya.Pemkab Segera Ambil Langkah Atasi angka kemiskinan ekstrem di Bantul
Joko menambahkan, selanjutnya pihaknya akan mengarahkan program di dinas-dinas yang orientasinya untuk pengentasan kemiskinan agar dialihkan kepada warga yang miskin ekstrem. “Bansos kita harus tepat sasaran sesuai arahan presiden untuk tahun 2024 kemiskinan ekstrem harus kita selesaikan di Bantul,” tandasnya.****(Kontributor: Wahyu Turi K)
1