Berita
Aturan BBM Subsidi Pertalite Mulai Direvisi, Paling Cepat Diterapkan Mulai Agustus 2022
Hanna
Aturan BBM Subsidi Pertalite Mulai Direvisi, Paling Cepat Diterapkan Mulai Agustus 2022
HARIANE - Aturan BBM subsidi pertalite saat ini dikabarkan sedang dalam tahap revisi oleh DPR RI.
Di mana ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar revisi aturan BBM subsidi pertalite harus bisa tepat sasaran.
Dalam revisi aturan BBM subsidi pertalite tersebut pun diketahui terdapat aturan lain terkait pembatasan pembelian BBM.
Adapun berikut informasi selengkapnya seputar aturan BBM subsidi pertalite yang bisa disimak di bawah ini.
Aturan BBM Subsidi Pertalite
Kamis, 28 Juli 2022 Pemerintah sedang menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Revisi tersebut memuat aturan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang ditargetkan rampung pada Agustus 2022 mendatang. Aturan itu juga akan berisi kriteria kendaraan yang nantinya dilarang untuk menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi.BACA JUGA : Apa Cara Bayar MyPertamina Bisa Cash? Ini Cara Beli BBM di SPBU MyPertamina Tanpa AplikasiPerlu diketahui bahwa, revisi tersebut dilakukan karena tingginya konsumsi Pertalite pada triwulan I tahun 2022 yang melebihi kuota sehingga menyebabkan kelangkaan jenis BBM di sejumlah daerah. “Hal tersebut tidak boleh terjadi lagi karena merugikan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi BBM,” ucap Puan Maharani. Konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota memunculkan dugaan sejumlah pihak akan adanya perubahan pola konsumsi dan BBM kadar oktan atau research octane (RON) 92 jenis Pertamax ke Pertalite. Kendaraan yang seharusnya tidak mendapatkan BBM bersubsidi kini banyak beralih menggunakan Pertalite karena kenaikan harga minyak dunia buntut konflik global. Puan Maharani juga meminta kesadaran masyarakat menengah ke atas agar menggunakan BBM non-subsidi. Di mana jika kendaraan yang masuk kategori mewah menggunakan BBM subsidi, itu artinya mereka telah mengambil hak masyarakat kelas menengah ke bawah. Dikhawatirkan tujuan dari subsidi BBM yang berasal dari APBN, yakni untuk menjamin kehidupan warga ekonomi menengah ke bawah ini tidak tepat sasaran.
