Berita

Deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin, Surya Paloh: Selamat Tinggal Politik Cebong dan Kampret

profile picture Tim Red 5
Tim Red 5
Deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin
Deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin. (Foto: Instagram/Partai Nasdem)

HARIANE - Dunia politik Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan manuver yang dilakukan Nasdem dan PKB, setelah adanya deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin pada hari ini, Sabtu, 2 September 2023.

Deklarasi yang berlangsung di Hotel Yamamoto (Majapahit), Surabaya tersebut dihadiri ribuan simpatisan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan, serta Muhaimin Iskandar yang dikukuhkan sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres).

Membuka acara tesebut, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan momentum ini sangat bersejarah dan baik bagi kemajuan demokrasi Indonesia.

"Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukan kepada kita, khususnya PKB dan Nasdem, tapi jauh daripada itu yang lebih berarti bagi proses sistem perjalanan demokrasi kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Acara akbar itu juga dihadiri sejumlah Ulama, di antaranya Putra Perintis dan Pendiri Nadhatul Ulama KH. Raden As'ad Syamsul Arifin, Kyai Manarul Hidayah, serta Kyai Abdussalam Shohib Bisri. 

Pidato Surya Paloh dalam Acara Deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin Jadi Sorotan

Deklarasi yang sempat menuai kontroversi publik tersebut juga diwarnai sejumlah pernyataan menarik dari Anies Baswedan, Cak Imin, serta Surya Paloh.

Salah satunya adalah terkait istilah "Cebong" dan "Kampret" yang sempat digunakan banyak pihak pada pemilu sebelumnya.

Surya Paloh mengatakan bahwa tahun Politik 2024 tidak akan ada lagi dua istilah tersebut, yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Selamat tinggal Politik Cebong dan Kampret, dan kita ucapkan selamat datang Politik Kebhinekaan,"ucap Surya Paloh.

Ujaran tersebut disambut riuh ramai simpatisan Nasdem dan PKB yang menghadiri acara Dekalarasi AMIN (Anies-Muhaimin).

Diketahui sebelumnya, manuver politik yang terjadi antara tiga partai, Demokrat-PKB-Nasdem memunculkan polemik di antara tokoh politiknya.

Ads Banner

BERITA TERKINI

Perintah Tunda Ikut Retret, Waketum Gerindra: Kepala Daerah Tidak Hanya Mewakili Satu Kelompok ...

Perintah Tunda Ikut Retret, Waketum Gerindra: Kepala Daerah Tidak Hanya Mewakili Satu Kelompok ...

Jumat, 21 Februari 2025 23:10 WIB
Pembukaan Sekolah Tani Nasional 2025, Budi Djiwandono: Petani Butuh Peremajaan

Pembukaan Sekolah Tani Nasional 2025, Budi Djiwandono: Petani Butuh Peremajaan

Jumat, 21 Februari 2025 22:23 WIB
Wamendagri Sebut Ada 47 Kepala Daerah Tak Hadir Tanpa Keterangan di Retreat Akmil ...

Wamendagri Sebut Ada 47 Kepala Daerah Tak Hadir Tanpa Keterangan di Retreat Akmil ...

Jumat, 21 Februari 2025 19:10 WIB
Jadi Bupati Sleman Didukung PDIP, Harda Kiswaya Tetap Berangkat Retret di Akmil Magelang

Jadi Bupati Sleman Didukung PDIP, Harda Kiswaya Tetap Berangkat Retret di Akmil Magelang

Jumat, 21 Februari 2025 18:36 WIB
Suasana di Akmil Magelang Jawa Tengah Jelang Retreat Kepala Daerah

Suasana di Akmil Magelang Jawa Tengah Jelang Retreat Kepala Daerah

Jumat, 21 Februari 2025 15:18 WIB
Cawe-Cawe Megawati Berlanjut, dari Era Jokowi ke Pemerintahan Prabowo

Cawe-Cawe Megawati Berlanjut, dari Era Jokowi ke Pemerintahan Prabowo

Jumat, 21 Februari 2025 15:17 WIB
Tingkatkan Pelayanan, KAI Commuter Luncurkan Kartu Disabilitas di Yogyakarta

Tingkatkan Pelayanan, KAI Commuter Luncurkan Kartu Disabilitas di Yogyakarta

Jumat, 21 Februari 2025 14:33 WIB
Nasib Kepala Daerah dari PDIP yang Sudah Tiba di Jogja, Hasto Wardoyo: Kita ...

Nasib Kepala Daerah dari PDIP yang Sudah Tiba di Jogja, Hasto Wardoyo: Kita ...

Jumat, 21 Februari 2025 14:20 WIB
Tunda Ikuti Retreat di Magelang, Bupati Gunungkidul: Kami Tegak Lurus Ketum Megawati

Tunda Ikuti Retreat di Magelang, Bupati Gunungkidul: Kami Tegak Lurus Ketum Megawati

Jumat, 21 Februari 2025 14:17 WIB
Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Hasto Wardoyo Tunggu Klarifikasi

Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Hasto Wardoyo Tunggu Klarifikasi

Jumat, 21 Februari 2025 12:40 WIB