Kemiskinan Ekstrim Masih Tinggi, Pemerintah Bakal Perkuat Penyaluran Bansos dan Subsidi

HARIANE - Tingginya angka kemiskinan ekstrim di Indonesia masih menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Berbagai upaya konkret dibutuhkan agar persoalan tersebut bisa ditangani dengan baik, diantaranya dengan memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) pemberian subsidi dan meningkatkan layanan sosial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan ekstrim tahun 2024 tercatat sebesar 0,83 persen, turun dari 1,12 persen ditahun 2023.

Meski demikian, angka tersebut terbilang masih tinggi mengingat total penduduk Indonesia yang jumlahnya sebesar 282.477.584 jiwa.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya keras untuk mengatasi persoalan tersebut.

Namun, upaya tersebut tidak cukup jika hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Karenanya, ia mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama menuntaskan persoalan ini.

"Karena itu mari para kepala daerah, kita bahu-membahu bersatu padu untuk mempercepat penanganan," ujarnya saat menjadi pembicara pada retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa 25 Februari 2025.

Cak Imin, sapaan akrabnya mengatakan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara khusus mendapatkan tugas besar untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Pihaknya optimistis, dengan kerja sama semua pihak, utamanya pemerintah pusat dan daerah langkah tersebut dapat terealisasikan dengan baik.

"Karena ini program nasional, saya dan Bapak/Ibu Kepala Daerah tentu harus memiliki kebersamaan agar target graduasi, menaikkan kelas dari kemiskinan menuju berdaya," ujarnya.

Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut upaya swasembada pangan perlu menjadi perhatian semua pihak.

Hal itu menjadi krusial lantaran dapat memicu krisis berkepanjangan apabila tidak ditangani dengan benar.

"Manakala terjadi krisis pangan itu akan melompat krisis politik dan konflik sosial terjadi. Sehingga bapak presiden memerintahkan pada kami, pada saat kami dilantik, dipanggil oleh beliau (Presiden Prabowo)," ucapnya.