Berita , Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Bantah Ada Motif Politik Laporkan Kemenhan ke KPK H-1 Pemilu 2024
HARIANE - Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Kementerian Pertahanan RI ke KPK soal dugaan korupsi pengadaan pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar.
Pelaporan tersebut dilakukan hari ini Selasa, 13 Februari 2024, satu hari sebelum dilakukan pencoblosan serentak di seluruh Indonesia.
Terkait dengan hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa perwakilan lembaga masyarakat ini membantah ada motif politik.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menjelaskan bahwa pelaporan dilakukan berdasarkan kapasitas masyarakat yang ingin mengetahui kejelasan mengenai indikasi dugaan tindak pidana korupsi di Kemenhan.
"Ada dua pasal yang kami gunakan. Satu Pasal 41 UU Tipikor tentang peran serta masyarakat kemudian Pasal 11 UU KPK terkait dengan fungsi keberadaan KPK. Dalam dua pasal tersebut tidak disebutkan tentang aspek politis sedikitpun," terang Kurnia dalam keterangan persnya Selasa, 13 Februari 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ia berharap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak menyudutkan atau memberikan label kepada gerakan Koalisi Masyarakat Sipil sebagai gerakan politik.
Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani yang juga tergabung pada koalisi tersebut pun menjelaskan bahwa kejanggalan pengadaan pesawat jet Mirage 2000-5 dari Qatar sudah terendus sejak lama.
Julius menyebutkan pada 2020 Presiden RI Joko Widodo memberikan anggaran kepada Kementerian Pertahanan dengan nilai yang fantastis, yaitu sebesar 1.700 T lebih. Dari anggaran tersebut, dicoba untuk ditelusuri detail program dan kebutuhannya tetapi tidak didapat informasi yang jelas.
"Nah urutan dari tahun 2020 itu sampai sekarang masih berlanjut. Kita tidak akan berhenti juga pasca besok nyoblos, nggak. Masih ada lagi yang lain yang akan terus kami kejar," terangnya.
Berdasarkan timeline kejanggalan pembelian pesawat tempur dari Qatar yang menjadi perhatiannya, Julius juga menolak jika pelaporan yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil hari ini memiliki latar belakang motif politik.
"Kami nggak akan berhenti di sini sebelum anggaran fantastis itu bisa dijelaskan secara terbuka untuk apa dengan siapa oleh siapa, menguntungkan siapa atau tidak, maka kami akan terus melanjutkan koalisi ini sampai itu bisa tuntas," jelas Julius.
