Berita

Komentar Mahfud MD Soal Pidato Prabowo di GSN: Sampai Saat Ini Masih Memberi Harapan

profile picture Ima Rahma Mutia
Ima Rahma Mutia
Mahfud MD komentari pidato Prabowo
Mahfud MD komentari pidato Prabowo di GSN soal kunjungan kerja. (Instagram/mohmahfudmd)

HARIANE – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD komentari pidato Prabowo di GSN.

Seperti yang diketahui pada Sabtu, 2 November 2024 yang lalu Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menggelar Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Gedung Indonesia Arena, Jakarta Selatan.

Salah satu hal menarik yang dibahas oleh Prabowo saat berpidato yaitu agar jajaran kementerian mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri.

“Kurangi (kunjungan kerja) ke luar negeri,” ujar Presiden Prabowo.

Mahfud MD Komentari Pidato Prabowo di GSN

Melalui Instagram resminya, Mahfud MD komentari pidato Prabowo di GSN soal pengurangan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri oleh jajaran menteri.

“SAMPAI saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pejabat, termasuk DPR/DPRD, tidak banyak studi banding karena kita sudah tahu masalah kita,” tulis Mahfud.

Eks Cawapres nomor urut tiga itu pun melanjutkan kalau ia banyak mendengar keluhan dari pegawai kedubes RI terkait kunker yang terus terjadi dan harus dilayani secara protokoler.

Menurut Mahfud, salah satu akar masalahnya adalah hak kunker ke luar negeri ada aturan resmi dan jatahnya meskipun tidak ada urgensinya.

“Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh,” tulis Mahfud.

Ia berharap agar pemerintah di era sekarang mengatur kembali dan memperketat aturan kunker, meskipun pada tahap tertentu ada yang akan cari pembenaran.

“PEMERINTAH perlu mengatur kembali hal melakukan kunker ini secara ketat. Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pemimpin Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkasnya.

Ads Banner

BERITA TERKINI

Kejagung Ungkap Peran 9 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi PT Pertamina

Kejagung Ungkap Peran 9 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi PT Pertamina

Sabtu, 12 Juli 2025
Suhu Dingin Musim Bediding di DIY, Ini Penjelasan BMKG

Suhu Dingin Musim Bediding di DIY, Ini Penjelasan BMKG

Sabtu, 12 Juli 2025
Kecelakaan di Temon, Satu Orang Meninggal Dunia

Kecelakaan di Temon, Satu Orang Meninggal Dunia

Sabtu, 12 Juli 2025
Mayu Ishikawa dan Yoshino Sato Tampil Cemerlang, Jepang Gebuk Polandia 3-1 di VNL ...

Mayu Ishikawa dan Yoshino Sato Tampil Cemerlang, Jepang Gebuk Polandia 3-1 di VNL ...

Sabtu, 12 Juli 2025
Riza Chalid Masih di Singapura, Ini Peran MRC dalam Kasus Dugaan Korupsi PT ...

Riza Chalid Masih di Singapura, Ini Peran MRC dalam Kasus Dugaan Korupsi PT ...

Sabtu, 12 Juli 2025
Kecelakaan di Secang Magelang Hari ini, Libatkan 2 Bus dan 1 Mobil

Kecelakaan di Secang Magelang Hari ini, Libatkan 2 Bus dan 1 Mobil

Sabtu, 12 Juli 2025
Puluhan SMP Swasta Tak Dapat Siswa, Begini Kebijakan yang Diterapkan Disdik Gunungkidul

Puluhan SMP Swasta Tak Dapat Siswa, Begini Kebijakan yang Diterapkan Disdik Gunungkidul

Sabtu, 12 Juli 2025
Tanggapan Bupati Gunungkidul Atas Penipuan yang Mencatut Namanya

Tanggapan Bupati Gunungkidul Atas Penipuan yang Mencatut Namanya

Sabtu, 12 Juli 2025
Lama Tak Ada Kabar, Ridwan Kamil Terekam Protes Pesawat Delay

Lama Tak Ada Kabar, Ridwan Kamil Terekam Protes Pesawat Delay

Sabtu, 12 Juli 2025
Klarifikasi Polres Depok Soal Kasus Curanmor di Rental PS Arafah : Pelaku Bukan ...

Klarifikasi Polres Depok Soal Kasus Curanmor di Rental PS Arafah : Pelaku Bukan ...

Sabtu, 12 Juli 2025