Berita , D.I Yogyakarta

Pegiat HAM Yogyakarta Laporkan Zulkifli Hasan, Diduga Lakukan Pelanggaran Berat Asas Umum Penyelenggaraan Negara

profile picture Ica Ervina
Ica Ervina
Pegiat HAM Yogyakarta Laporkan Zulkifli Hasan
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta laporkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan kepada Presiden RI. (Foto: Pegiat HAM Yogyakarta)

HARIANE - Koalisi pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dengan menyurati Presiden Republik Indonesia.

Zukifli Hasan dilaporkan atas dugaan pelanggaran berat asas umum penyelenggaraan negara pada Jumat, 22 Desember 2023 di Kantor Pos Yogyakarta. 

Hal itu merupakan imbas dari pidato Zulkifli Hasan dalam acara Rakernas APPSI, dimana ia diduga melakukan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan tupoksi sebagai Menteri Perdagangan yang bertindak partisan yaitu menyebut kata-kata 'saking cintanya sama...'.

Menteri ZH menyebut langsung nama capres tertentu, diikuti dengan gerakan kode jari tertentu yang menunjukkan kode angka capres tertentu. 

Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu menyebut perbuatan tersebut tidak beretika, tidak patut dan tidak pantas dilakukan seorang menteri yang digaji Rakyat Indonesia dan mestinya menjunjung tinggi Asas - Asas Umum Pemerintahan dan Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam hal ini Asas Akuntabilitas. 

“Kami juga memandang bahwa perbuatan tersebut tercela karena suatu bentuk perbuatan yang menunjukkan adanya konflik kepentingan yang mestinya Menteri menjunjung tinggi kepentingan publik bukan partisan atau membuat kepentingan golongan tertentu,” ujarnya. 

Pihaknya juga mendesak agar Presiden mencopot Menteri Zulkifli Hasan dimana melanggar Pasal 3 angka 7, Pasal 5 angka 6 UU 28 tahun 1999 dan pelanggaran etika jabatan yaitu sebagai Menteri Perdagangan RI yang mestinya bekerja untuk Rakyat Indonesia. 

“Tapi malah bertindak partisan yang penuh konflik kepentingan hanya demi golongan atau kelompok tertentu,” tandasnya. 

Untuk menunda permintaan dalam 7 hari kerja hingga 5 Januari 2024, Presiden RI dapat memenuhi tuntutan yang diajukan.****

1
Ads Banner

BERITA TERKINI

Maskapai Asli Jogja, FlyJaya Terbang Perdana Halim-Adisutjipto

Maskapai Asli Jogja, FlyJaya Terbang Perdana Halim-Adisutjipto

Kamis, 03 Juli 2025
Berhasil Jalankan Program CSR, KAI Bandara Kembali Raih Prestasi

Berhasil Jalankan Program CSR, KAI Bandara Kembali Raih Prestasi

Kamis, 03 Juli 2025
Pernah Viral, Warga Ramai-ramai Tangkap Buaya di Sungai Progo Bantul

Pernah Viral, Warga Ramai-ramai Tangkap Buaya di Sungai Progo Bantul

Kamis, 03 Juli 2025
Kecelakaan di Banguntapan Bantul, Anggota Polisi Tewas Ditabrak Bus

Kecelakaan di Banguntapan Bantul, Anggota Polisi Tewas Ditabrak Bus

Kamis, 03 Juli 2025
Geger! Ular Kobra 1,2 Meter Ditemukan di Dapur Warga Gunungkidul

Geger! Ular Kobra 1,2 Meter Ditemukan di Dapur Warga Gunungkidul

Kamis, 03 Juli 2025
Harga Emas Antam Hari ini Kamis 3 Juli 2025, Naik atau Turun?

Harga Emas Antam Hari ini Kamis 3 Juli 2025, Naik atau Turun?

Kamis, 03 Juli 2025
Harga Emas Perhiasan Hari ini Kamis 3 Juli 2025 Naik atau Turun? Cek ...

Harga Emas Perhiasan Hari ini Kamis 3 Juli 2025 Naik atau Turun? Cek ...

Kamis, 03 Juli 2025
Fase Pemulangan Jemaah Haji 4 Juli 2025 : Ini Jadwal dan Daftar Kloternya

Fase Pemulangan Jemaah Haji 4 Juli 2025 : Ini Jadwal dan Daftar Kloternya

Kamis, 03 Juli 2025
Bangunan Bekas Pabrik Roti di Bukit Duri Ambruk, 3 Motor Tertimpa Reruntuhan

Bangunan Bekas Pabrik Roti di Bukit Duri Ambruk, 3 Motor Tertimpa Reruntuhan

Rabu, 02 Juli 2025
Forklift Tertemper KA di Perlintasan Buntaran Tandes Surabaya, Videonya Viral

Forklift Tertemper KA di Perlintasan Buntaran Tandes Surabaya, Videonya Viral

Rabu, 02 Juli 2025