Berita , Pilihan Editor
Pembelian Saham GoTo Rp 6,7 Triliun oleh Telkomsel Diduga Konflik Kepentingan, Apa Kaitannya dengan Erick Thohir?
Hanna
Pembelian Saham GoTo Rp 6,7 Triliun oleh Telkomsel Diduga Konflik Kepentingan, Apa Kaitannya dengan Erick Thohir?
HARIANE - Pembelian saham GoTo oleh PT Telkom Indonesia saat ini sedang ramai diperbincangkan.
Di mana dalam proses pembelian saham GoTo oleh Telkomsel tersebut diduga telah terjadi konflik kepentingan.
Dilansir dari laman DPR RI, berikut informasi lebih lanjut terkait konflik kepentingan yang terjadi dalam proses pembelian saham GoTo.
Konflik Kepentingan dalam Pembelian Saham GoTo oleh Telkomsel
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin Kamis, 16 Juni 2022 mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelidiki proses pembelian saham atau Initial Public Offering (IPO) terhadap PT GoTo (Gojek-Tokopedia) oleh Telkomsel.BACA JUGA : Perusahaan Teknologi Terbesar di Indonesia, GoTo Masuk Dalam IPO Tertinggi Ke-5 di Dunia Tahun 2022Pasalnya, Telkomsel yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom Indonesia telah menginvestasikan Rp 6,7 triliun kepada PT GoTo, yang sejak berdiri pada 2010 masih merugi. Puteri menduga hal itu terjadi lantaran karena adanya konflik kepentingan antara kakak kandung dari Menteri BUMN yang merupakan Komisaris Utama dari PT GoTo tersebut. “OJK harus segera menyelidiki persoalan itu, sehingga apabila ditemukan pelanggaran, OJK akan segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena, tak hanya entitas BUMN saja yang berpotensi dirugikan, tetapi juga masyarakat umum selaku investor yang memiliki saham GoTo,” ucapnya. Oleh karena itu, Puteri mengajak seluruh jajaran penyelenggara negara dan pejabat lainnya untuk kedepannya lebih menerapkan pencegahan dan penanganan konflik kepentingan. “Bukan hanya karena untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, tetapi juga karena konflik kepentingan sesungguhnya merupakan akar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat merugikan banyak pihak lain,” ucap politisi Partai Golkar tersebut. Lebih lanjut, Puteri menjelaskan arti konflik kepentingan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut UU tersebut, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang
