Artikel
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Dinilai DPR Bikin Bangkrut Negara, Jokowi: Pembangunan Ini Sudah Mendapat Investasi Rp 85 Triliun
Anasya Adeliani
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Dinilai DPR Bikin Bangkrut Negara, Jokowi: Pembangunan Ini Sudah Mendapat Investasi Rp 85 Triliun
HARIANE - Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung mendapat kritik dari Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak.
Menurutnya, proyek kereta cepat Jakarta Bandung akan menambah beban utang negara.
Oleh sebab itu, proyek kereta cepat Jakarta Bandung selalu ditolak oleh BUMN. Lantaran dipertanyakan apa dampak positif nya bagi negara.
“Ini bisa membuat BUMN bangkrut. Secara hitungan bisnis tidak masuk, sementara biaya operasional terus berjalan dan menambah utang negara. Tetapi proyek ini tetap harus berjalan karena perintah langsung dari Presiden,” papar Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV ini pada Selasa, 29 November 2022.BACA JUGA : RUU Kerja Sama Pertahanan RI dengan Singapura dan Fiji Disepakati, 10 Manfaat Ini Akan DidapatPernyataan DPR merupakan tanggapan atas aspirasi dari warga Bandung Barat yang bertanya mengenai dampak kereta cepat bagi masyarakat sekitar. Melansir dari laman Dewan Perwakilan Rakyat, dari sisi keuntungan secara bisnis, proyek kereta cepat ini dianggap tidak akan dapat keuntungan secara cepat dan dari sisi keuntungan secara sosial. “Karena pembangunan ini melalui perencanaan yang tidak matang dan menyimpang dalam pengelolaan anggaran negara yang membengkak lebih dari 20 persen. Tidak bisa dikatakan berhasil karena banyak masyarakat yang memberikan keluhannya dalam kereta cepat ini. Dalam sisi profit, tidak akan masuk, sampai kapanpun tidak akan untung. Dari sisi benefit, tidak ada juga,” jelas Amin. Sejalan dengan Amin, Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama juga memberi penolakan dan berjanji akan menindaklanjuti kerugian yang dialami masyarakat. “Kami dari fraksi akan menugaskan anggota di komisi terkait untuk menindak lanjuti. Fraksi PKS sudah menolak adanya pembangunan kereta cepat dengan berbagai alasan, mulai dari perencanaan yang tidak dibuat secara matang dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya.
