Artikel
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Dinilai DPR Bikin Bangkrut Negara, Jokowi: Pembangunan Ini Sudah Mendapat Investasi Rp 85 Triliun
Anasya Adeliani
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Dinilai DPR Bikin Bangkrut Negara, Jokowi: Pembangunan Ini Sudah Mendapat Investasi Rp 85 Triliun
Juga akan berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan, pertumbuhan, pengembangan perekonomian wilayah dan kawasan.
Untuk mengatasi kemacetan, perlu dilakukan pemindahan kendaraan pribadi dengan beralih ke transportasi massal yang menggunakan energi listrik atau energi terbarukan nonfosil.
Jokowi menambahkan, proyek KCJB ini sangat penting mengingat terdapat banyak kerugian sangat besar yang dialami negara akibat kemacetan dan pemborosan penggunaan energi.
Kerugian akibat kemacetan di DKI Jakarta hampir Rp 100 triliun per tahun dan akan semakin besar menjadi Rp 130 triliun apabila ditambah dengan kemacetan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung.
“Sebanyak apapun penambahan jalan apabila transportasi massal tidak dipersiapkan maka akan tetap berpotensi memicu kemacetan,” tutur Jokowi.
Kemacetan bukan hanya persoalan DKI Jakarta, tetapi juga persoalan seluruh kota-kota di Indonesia termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya.
“Apabila Pemerintah tidak berani mengembangkan transportasi massal di daerah, maka kemacetan akan terus terjadi,” tegasnya.
Pengurangan penggunaaan energi fosil perlu dilakukan karena sumber energi ini akan terus berkurang dan tidak mustahil akan habis dari muka bumi dalam beberapa tahun ke depan.
Di sisi lain, suplai energi berbasis fosil juga terdampak dari perang Rusia-Ukraina yang tidak hanya menghambat pasokan tetapi juga memicu lonjakan harga energi global.
Hal tersebut memicu negara-negara produsen untuk membatasi impor dan mengutamakan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.
Seperti yang diketahui, pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dengan total investasi KCJB sebesar 6,07 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 85,41 triliun.
