Rencana Pembongkaran Parkiran Abu Bakar Ali, ORI DIY: Perlu Sosialisasi dan Persetujuan Masyarakat

HARIANE- Rencana pembongkaran parkiran Abu Bakar Ali dengan alasan zona bebas asap sehingga perlu adanya pemindahan lahan parkir, belum ada kejelasan dari Dinas Perhubungan DIY.

Melihat rencana tersebut, Ombudsman RI DIY (ORI DIY) perlu adanya pertimbangan lebih lanjut dan sosialisasi jika itu benar akan dilakukan. Pasalnya lahan parkir sekitar kawasan Malioboro milik pemerintah dengan tarif yang lebih terjangkau sangat sedikit.

Parkiran Abu Bakar Ali ini jadi salah satu yang menerapkan tarif terjangkau dengan akses yang lebih dekat dibandingkan tarif parkir swasta yang cukup mahal.

Sebelum Ada Pembongkaran Parkiran Abu Bakar Ali, Perlu Ada Area Alternatif

Asisten Pemeriksaan Laporan, Mohammad Bagus Sasmita mengatakan jika terjadi pemindahan lahan parkir perlu alternatif area atau kawasan yang keterjangkauannya sama seperti parkiran Abu Bakar Ali yang dekat ke kawasan Malioboro.

“Rencana pemindahan kami masih bisa maklum tapi dalam prosesnya apakah ada sosialisasi dan miniman keterjangkauan tempat yang baru sama, sehingga wisatawan tidak perlu jauh menunju Kawasan Maliobor,” ujarnya pada Rabu, 2 Agustus 2023.

Menurutnya sosialisasi penting dilakukan agar wisatawan yang berkunjung tidak kesulitan dan berakhir parkir di lahan swasta yang terkadang tarif parkirnya lebih mahal. 

ORI DIY tidak sepakat dengan parkir swasta dibiarkan menentukan harga sendiri, perlu aturan pemerintah punya tanggungjawab untuk melakukan penataan.

“Kalo orang Jogja pasti bisa memaklumi, tapi wisatawan pasti mereka mencari tempat parkir yang dekat dan memaklumi tarif yang mahal walaupun kadang-kadang tak sedikit yang protes,” ujarnya.

ORI DIY menilai jika terjadi pembongkran perlu adanya alternatif lain yang memiliki keterjangkauan sama, tidak sampai membuat harus berjalan kaki jauh untuk menuju kawasan wisata atau Malioboro dan tentu tarif yang terjangkau.

Lebih lanjut, Bagus mengatakan jangan sampai membuat citra kota wisata ini tidak bagus, revitalisasi perlu melibatkan kesepakatan masyarakat dan sosialisasi bukan secara tiba-tiba begitu saja.

“Pada intinya jika terjadi revitalisasi atau pemindahan harus disiapkan saran pengganti yang minimal sama dengan yang ada sekarang dan jangan sampai malah menambah biaya yang lain,” ujarnya.****