Revisi UU Pilkada Batal, Dosen Fakultas Hukum UGM: Buah Keberhasilan Aksi Protes Mahasiswa dan Elemen Masyarakat

HARIANE - Menyoroti persoalan Revisi UU Pilkada yang mengundang banyak kontroversi karena dianggap melanggar konstitusi. Masyarakat dari berbagai kalangan melakukan aksi protes dan penolakan terhadap upaya DPR dan Pemerintah yang hendak melakukan revisi UU Pilkada pasca putusan MK yang sudah final dan mengikat. 

Menanggapi itu, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, Dr. Yance Arizona mengatakan aksi tersebut merupakan akumulasi berbagai persoalan yang dilakukan pemerintah karena tidak demokratis, tidak partisipatif sera tidak transparan. Sehingga menimbulkan berbagai respon hingga aksi yang dilakukan masyarakat. 

“Sebenarnya ini merupakan akumulasi dari protes-protes sebelumnya terkait dengan cara penyelenggaraan pemerintah yang tidak demokratis, tidak partisipatif, dan tidak transparan,” ujarnya pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Menurutnya, aksi protes dan kritik sebagai respon kemarahan dari masyarakat tersebut sangatlah wajar, karena DPR secara terang-terangan mengabaikan MK dan berusaha mengubah putusan MK yang seharusnya merupakan keputusan yang final. 

Lebih lanjut, Yance juga mengatakan pergerakan yang terjadi di lapangan merupakan sebuah pergerakan yang organik, dikarenakan masyarakat sudah jenuh dan muak dengan praktek politik yang tidak demokratis ini, dan karenanya mulai melakukan protes dengan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. 

“Pergerakan yang terjadi kemarin merupakan sebuah pergerakan yang organik karena orang sudah jenuh, dan muak dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan apalagi dengan politik dinasti, apalagi kalau kita lihat dalam konteks putusan MK dan Revisi UU Pilkada itu berkelindan,” ujarnya.

Hingga sampai saat ini, Yance menilai tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sudah mulai menurun bahkan ketika revisi UU Pilkada batal dilaksanakan. 

Tak hanya itu, Yance juga menilai berhasilnya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bersama elemen masyarakat memberikan rakyat secercah harapan, karena hal ini bisa dianggap sebagai sebuah kemenangan kecil dari berbagai pertarungan yang terjadi dalam mempertahankan sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. 

“Semua lapisan masyarakat diharapkan untuk terus meningkatkan kepedulian terkait keberlangsungan proses politik sekaligus menjaganya,” katanya. ****