Berita , Nasional

RKUHP Resmi Disahkan Hari Ini, Simak 5 Pasal yang Dianggap Boomerang Bagi Demokrasi Indonesia Menurut LBH

Selasa, 06 Desember 2022 16:31 WIB

Namun, karena adanya pasal RKUHP yang kini telah disahkan menjadi UU memberikan batasan-batasan bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat dan kritik karena nantinya takut akan bersinggungan dengan pasal penghinaan Presiden.

BACA JUGA : Update 14 Pasal Bermasalah di RKUHP: 5 Pasal Dipastikan Telah Dikeluarkan Wamenkumham

2. Pasal penghinaan pemerintah

Sama seperti pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan pemerintah dan lembaga dianggap telah menyalahi asas demokrasi.

“Setiap orang di muka umum dengan lisan maupun tulisan yang menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana paling banyak kategori II,” bunyi Pasal 240 ayat 1 RKUHP.

Peraturan ini banyak mendapat banyak opini kontra dari masyarakat Indonesia karena dianggap terlalu memberi banyak keuntungan bagi pemerintah dan lembaga.

Hal ini berdampak pada kinerja pemerintah dan lembaga yang dikhawatirkan akan berubah menjadi anti kritik di masa yang akan datang.

3. Pasal demonstrasi

Pasal demonstrasi dan pergerlaran pawai diatur dalam Pasal 256 RKUHP yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mangadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalanan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara.”

Pasal ini sebenarnya merujuk kepada pengadaan unjuk rasa yang mengganggu ketertiban umum, tetapi penerapannya dikhawatirkan mengancam para pengunjuk rasa.