Berita , Nasional , Pilihan Editor , Headline

RUU TPKS Disahkan, Tapi Tidak Boleh Melegalkan Seks Bebas dan LGBT

profile picture Ichsan Muttaqin
Ichsan Muttaqin
RUU TPKS Disahkan, Tapi Tidak Boleh Melegalkan Seks Bebas dan LGBT
Juru bicara F-PPP, Desy Ratnasari menyampaikan persetujuan RUU TPKS disahkan menjadi RUU Inisiatid DPR dalam Sidang PAripurna ke-13, Selasa 18 Januari 2022 (Foto: TVR Parlemen)
HARIANE - Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI melalui Sidang Paripurna ke-13, Selasa 18 Januari 2022. Salah satu catatan yang muncul adalah RUU TPKS tidak boleh melegalkan seks bebas dan LGBT.
Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Illiza Sa'aduddin Djama pada sesi kedua Sidang Paripurna menyampaikan jika pihaknya menyetujui RUU TPKS disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Namun, masih banyak penyempurnaan yang harus dilakukan dalam draf RUU TPKS ini, termasuk memasukkan pasal yang menutup peluang dilegalkannya seks bebas dan LGBT.
"RUU TPKS harus sesuai dengan Asas Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan budaya yang berlaku di setiap daerah di Indonesia. Karena itu, selama tidak mendukung perilaku seks bebas, lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT, F-PPP setuju RUU TPKS disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR," ujarnya.
BACA JUGA : Fraksi PKB Menyayangkan Penundaan Pengesahan RUU TPKS
Senada juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Desy Ratnasari mengatakan jika perempuan, anak dan penyandang disabilitas menjadi pihak paling rentan terhadap tidak kekekrasan seksual. Para korban kekerasan seksual juga mengalami luka traumatik mendalam. Tidak hanya fisik tapi psikologis, sosial dan ekonomi.
"Tindak kekerasan seksual bertentangan dengan nilai kemanusiaan, menentang moral agama dan budaya. Namun dalam penyelesaiannya, pelaku belum mendapat hukum semestinya. Karena itu, kami menyetujui RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR sebagai wujud kehadiran negara dalam kasus kekerasan seksual," ujar Desy.
Sementara itu, F-PKS masih bertahan pada pendapat awal untuk menolak RUU TPKS disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR. Sebab, F-PKS menilai RUU tersebut masih mengusung paradigma sexual consent (persetujuan seksual).
Juru bicara F-PKS  Kurniasih Mufidayati mengatakan, RUU TPKS hanya mengatur perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan saja yang dapat dipidana.
"Akibatnya, perbuatan seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, termasuk penyimpangan seksual, yang dilakukan tanpa kekerasan maupun ancaman kekerasan, atau dengan kata lain atas dasar persetujuan (consent), maka tidak dapat dipidana oleh RUU TPKS karena pengaturannya tidak menjangkau hal tersebut. Karena alasan itu, kami memandang RUU TPKS masih mengadopsi paradigma sexual consent," ujarnya.
"Sekali lagi, kami menolak RUU TPKS untuk disahkan bukan karena tidak setuju dengan upaya memberi perlindungan terhadap korban dan menghukum pelaku kekerasan seksual. Melainkan karen RUU TPKS tidak komperhensif dalam menguraikan dan mengatur kekerasan seksual, perzinaan dan penyimpangan seksual yang menjadi esensi pencegahan kekerasan seksual," ujarnya.
BACA JUGA : Cegah Kekerasan Seksual dan Perkosaan, RUU TPKS Harus Segera Disahkan
Meski diwarnai penolakan F-PKS, pada akhir sidang, Ketua DPR RI tetap mengetuk palu untuk mengesahkan RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR dan akan segera di bahas menjadi Undang-Undang.****
1
Tags
Ads Banner

BERITA TERKINI

Pria asal Bantul Meninggal Dunia Usai Terjatuh saat Bersihkan Toren Air di Asrama ...

Pria asal Bantul Meninggal Dunia Usai Terjatuh saat Bersihkan Toren Air di Asrama ...

Senin, 15 Juli 2024 18:07 WIB
Operasi Patuh Progo 2024, Satlantas Polresta Yogyakarta Petakan Titik Rawan Pelanggaran dan Kecelakaan

Operasi Patuh Progo 2024, Satlantas Polresta Yogyakarta Petakan Titik Rawan Pelanggaran dan Kecelakaan

Senin, 15 Juli 2024 17:09 WIB
Keren! Anggota Polwan Polres Bantul Sabet Dua Gelar Kompetisi Menembak

Keren! Anggota Polwan Polres Bantul Sabet Dua Gelar Kompetisi Menembak

Senin, 15 Juli 2024 16:52 WIB
Hendak Berikan Ceramah di Salatiga, DPO Penipuan Sertifikat Tanah Diamankan Tim Tabur Kejati ...

Hendak Berikan Ceramah di Salatiga, DPO Penipuan Sertifikat Tanah Diamankan Tim Tabur Kejati ...

Senin, 15 Juli 2024 16:28 WIB
Forpi Kota Yogyakarta Apresiasi Hari Pertama MPLS Tak Ada Perundungan dan Perploncoan

Forpi Kota Yogyakarta Apresiasi Hari Pertama MPLS Tak Ada Perundungan dan Perploncoan

Senin, 15 Juli 2024 16:23 WIB
Rumah Ketua Ormas di Bantul Dirusak, Polisi Masih Selidiki Motif Pelaku

Rumah Ketua Ormas di Bantul Dirusak, Polisi Masih Selidiki Motif Pelaku

Senin, 15 Juli 2024 16:23 WIB
TNI Kejar Gerombolan OPM yang Bakar Sekolah di Okbab Papua Pegunungan

TNI Kejar Gerombolan OPM yang Bakar Sekolah di Okbab Papua Pegunungan

Senin, 15 Juli 2024 14:57 WIB
Mulai Hari Ini Polres Bantul Gelar Operasi Patuh Progo 2024, Ini Sasaran Pelanggarannya

Mulai Hari Ini Polres Bantul Gelar Operasi Patuh Progo 2024, Ini Sasaran Pelanggarannya

Senin, 15 Juli 2024 14:20 WIB
Geger 5 Tokoh NU Bertemu Presiden Israel, Ketua PBNU : Sangat Disesalkan

Geger 5 Tokoh NU Bertemu Presiden Israel, Ketua PBNU : Sangat Disesalkan

Senin, 15 Juli 2024 14:00 WIB
Hari Pertama Masuk Sekolah, 252 Siswa Baru SMAN 2 Wonosari Diajak Adaptasi Lingkungan

Hari Pertama Masuk Sekolah, 252 Siswa Baru SMAN 2 Wonosari Diajak Adaptasi Lingkungan

Senin, 15 Juli 2024 12:04 WIB