Berita , Pilihan Editor

Sanksi Hukum bagi Pelanggar Data Pribadi, Bisa Didenda Sampai Rp 60 Miliar

Sabtu, 24 September 2022 19:14 WIB

- Memberikan perlindungan kepada kelompok rentan khususnya anak dan penyandang disabilitas, serta kesempatan untuk meningkatkan standar industri

Jenis dan Sanksi Hukum bagi Pelanggar Data Pribadi dalam UU PDP

Secara garis besar UU PDP berisikan pembahasan yang mengatur kinerja Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan hukuman yang berlaku bagi pelanggar UU PDP.

Di mana sanksi tersebut akan berlaku bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik itu pemerintah (publik) maupun swasta (privat), perseorangan, serta korporasi.

Dalam draf UU PDP, terdapat beberapa jenis sanksi bagi pelanggar data pribadi, yaitu:

Bagi Pengendali atau Pemroses Data Pribadi yang Melanggar Ketentuan UU PDP

Di antaranya, tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah.

Sanksi hukum terdiri dari empat jenis, yaitu:

- Sanksi administratif dalam Pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis

- Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi

- Penghapusan atau pemusnahan data pribadi

Denda administratif paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran

Berita , Pilihan Editor

Sanksi Hukum bagi Pelanggar Data Pribadi, Bisa Didenda Sampai Rp 60 Miliar

Jenis dan Sanksi Hukum bagi Pelanggar Data Pribadi dalam UU PDP

Bagi Pengendali atau Pemroses Data Pribadi yang Melanggar Ketentuan UU PDP

Fraksi PKB Menyayangkan Penundaan Pengesahan RUU TPKS

Resmi! UU TPKS Disahkan oleh DPR RI 2022 Dalam Rapat Paripurna DPR RI ...

Penting! Inilah Isi UU TPKS yang Akhirnya Disahkan, Pemaksaan Perkawinan Termasuk Kekerasan Seksual

Kasus Penculikan 12 Anak di Bogor dan Jakarta 3 Diantaranya Dilecehkan, Puan Maharani ...

BERITA TERKINI

Ramalan Zodiak Kamis 9 Mei 2024 Lengkap: Kebahagiaan Besar untuk Virgo, Aries Perlu ...

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Pembubaran Ibadah di Tangsel, Salah Satunya Ketua RT

Imbas Penutupan TPA Piyungan, Pelaku Usaha Pengangkut Sampah Mengeluh Tak Bisa Beroperasi

Seleksi PPK Pilkada 2024, 207 Peserta Jalani Tes Tertulis Dengan Metode CAT

Lestarikan Tembang Macapat, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Gelar Macapat Senja Ketiga Kalinya

Nasdem dan Demokrat Buka Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati, Beberapa Tokoh Mulai ...

Pilkada Serentak 2024, DPD Golkar Mulai Lakukan Survei Elektabilitas Pekan Ini

Rawan Tumpahan Solar, Polisi-Relawan Slumprit Open Donasi Karung Wadah Serbuk Kayu untuk Disiagakan

Sambut HUT Kabupaten Sleman ke-108, Pegawai Lingkungan Pemkab Ikuti Lomba Olahraga Tradisional

Jaga Kualitas Udara, Pemkab Sleman Lakukan Uji Emisi Kendaraan Gratis