Berita
Tingkatkan Lama Pendidikan Warga Gunungkidul, Pemerintah Luncurkan Gerakan Berani Sekolah
HARIANE – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya meningkatkan layanan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi warganya. Hal ini dimaksudkan untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta memperluas jangkauan pendidikan.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meluncurkan program Gerakan Berani Sekolah Gunungkidul (Geni Soko Gunung). Program ini diperuntukkan bagi warga yang sempat putus sekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan melalui program kejar paket.
Berdasarkan pendataan yang ada, banyak warga Gunungkidul berusia lebih dari 24 tahun yang tingkat pendidikannya masih rendah. Lama rata-rata pendidikan warga hanya 7,35 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengungkapkan bahwa dengan kuantitas atau lama pendidikan yang masih minim, pemerintah meluncurkan program Geni Soko Gunung untuk mendorong keikutsertaan warga dalam melanjutkan pendidikan mereka.
"Kami dorong mereka untuk mengikuti program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir yang mereka tempuh," ucap Nunuk Setyowati, Senin (19/05/2025).
Ia menjelaskan, untuk menyukseskan program Geni Soko Gunung, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran hingga Rp2,2 miliar bagi warga yang mengikuti program pendidikan kesetaraan.
"Anggaran ini kami salurkan melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Kesetaraan bagi warga yang mengikuti pendidikan kejar paket," jelasnya.
Adapun BOPDA Kesetaraan ini diberikan kepada peserta:
-
Kejar Paket A: 24 wajib belajar, masing-masing menerima Rp950.000 per tahun.
-
Kejar Paket B: 94 wajib belajar, masing-masing menerima Rp1.160.000 per tahun.
-
Kejar Paket C: 1.241 wajib belajar, masing-masing menerima Rp1.690.000 per tahun.
"Total anggaran untuk BOPDA Kesetaraan tahun ini sebesar Rp2.229.130.000. Dana ini disalurkan melalui 5 PKBM. Sebenarnya di Gunungkidul ada belasan unit PKBM, namun pemberian BOPDA Kesetaraan dilakukan secara bergantian setiap tahun sesuai kemampuan anggaran," imbuhnya.
Nunuk menambahkan, berdasarkan pencermatannya, banyak perempuan di Gunungkidul yang tidak menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau SMK, sehingga mereka mengikuti kejar Paket C dan kemudian melanjutkan pelatihan keterampilan di LPK.
