Berita , Artikel , Headline

Transaksi Fintech Kena Pajak Mulai Mei 2022, Simak Daftar Layanannya di Sini

profile picture Zanida Zulfana Kusnasari
Zanida Zulfana Kusnasari
Transaksi Fintech Kena Pajak Mulai Mei 2022, Simak Daftar Layanannya di Sini
Transaksi Fintech Kena Pajak Mulai Mei 2022, Simak Daftar Layanannya di Sini
HARIANE – Transaksi fintech kena pajak mulai Mei 2022, tepatnya peraturan ini akan resmi diberlakukan per 1 Mei 2022 mendatang.
Transaksi fintech kena pajak mulai Mei 2022 berlaku untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech peer-to-peer lending (P2P lending).
Transaksi fintech kena pajak mulai Mei 2022 pada layanan P2P lending berlaku untuk pemberi pinjaman yang memperoleh penghasilan berupa bunga pinjaman atau imbal hasil berdasarkan prinsip syariah.
Fintech sendiri merupakan singkatan dari financial technology yang berarti pemanfaatan penggunaan teknologi untuk bidang jasa keuangan.
Transaksi fintech menjadi inovasi modern di bidang layanan finansial guna mempermudah perusahaan, pemilik bisnis, dan konsumen dalam mengelola proses dan kehidupan keuangan dengan memanfaatkan teknologi.
BACA JUGA : Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Setempat Kemenlu 2022 Segera Dibuka, Berikut Tahapan dan Syaratnya
Kini transaksi fintech di Indonesia akan mulai dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 1 Mei 2022.
Dilansir dari laman jdih.kemenkeu.go.id yang diunggah pada Rabu, 30 Maret 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Mengenai tarif, telah diumumkan bahwa pemberi pinjaman akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15 persen dari jumlah bruto bunga (jika pemberi pinjaman termasuk pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap).
Adapun pemberi pinjaman akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20 persen dari jumlah bruto bunga (jika pemberi pinjaman merupakan wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap).

Apa Saja Transaksi Fintech yang Akan Dikenakan Pajak?

Berikut Daftar Layanan Transaksi fintech kena pajak mulai Mei 2022:

Ads Banner

BERITA TERKINI

Perintah Tunda Ikut Retret, Waketum Gerindra: Kepala Daerah Tidak Hanya Mewakili Satu Kelompok ...

Perintah Tunda Ikut Retret, Waketum Gerindra: Kepala Daerah Tidak Hanya Mewakili Satu Kelompok ...

Jumat, 21 Februari 2025 23:10 WIB
Pembukaan Sekolah Tani Nasional 2025, Budi Djiwandono: Petani Butuh Peremajaan

Pembukaan Sekolah Tani Nasional 2025, Budi Djiwandono: Petani Butuh Peremajaan

Jumat, 21 Februari 2025 22:23 WIB
Wamendagri Sebut Ada 47 Kepala Daerah Tak Hadir Tanpa Keterangan di Retreat Akmil ...

Wamendagri Sebut Ada 47 Kepala Daerah Tak Hadir Tanpa Keterangan di Retreat Akmil ...

Jumat, 21 Februari 2025 19:10 WIB
Jadi Bupati Sleman Didukung PDIP, Harda Kiswaya Tetap Berangkat Retret di Akmil Magelang

Jadi Bupati Sleman Didukung PDIP, Harda Kiswaya Tetap Berangkat Retret di Akmil Magelang

Jumat, 21 Februari 2025 18:36 WIB
Suasana di Akmil Magelang Jawa Tengah Jelang Retreat Kepala Daerah

Suasana di Akmil Magelang Jawa Tengah Jelang Retreat Kepala Daerah

Jumat, 21 Februari 2025 15:18 WIB
Cawe-Cawe Megawati Berlanjut, dari Era Jokowi ke Pemerintahan Prabowo

Cawe-Cawe Megawati Berlanjut, dari Era Jokowi ke Pemerintahan Prabowo

Jumat, 21 Februari 2025 15:17 WIB
Tingkatkan Pelayanan, KAI Commuter Luncurkan Kartu Disabilitas di Yogyakarta

Tingkatkan Pelayanan, KAI Commuter Luncurkan Kartu Disabilitas di Yogyakarta

Jumat, 21 Februari 2025 14:33 WIB
Nasib Kepala Daerah dari PDIP yang Sudah Tiba di Jogja, Hasto Wardoyo: Kita ...

Nasib Kepala Daerah dari PDIP yang Sudah Tiba di Jogja, Hasto Wardoyo: Kita ...

Jumat, 21 Februari 2025 14:20 WIB
Tunda Ikuti Retreat di Magelang, Bupati Gunungkidul: Kami Tegak Lurus Ketum Megawati

Tunda Ikuti Retreat di Magelang, Bupati Gunungkidul: Kami Tegak Lurus Ketum Megawati

Jumat, 21 Februari 2025 14:17 WIB
Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Hasto Wardoyo Tunggu Klarifikasi

Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Hasto Wardoyo Tunggu Klarifikasi

Jumat, 21 Februari 2025 12:40 WIB