Berita , Headline

Anggota DPR Angkat Bicara Terkait Aturan Pembelian LPG 3 Kg Menggunakan KTP: Ini Memberatkan Masyarakat Miskin

profile picture Annisa Nur Fadhilah
Annisa Nur Fadhilah
Anggota DPR Angkat Bicara Terkait Aturan Pembelian LPG 3 Kg Menggunakan KTP: Ini Memberatkan Masyarakat Miskin
Anggota DPR Angkat Bicara Terkait Aturan Pembelian LPG 3 Kg Menggunakan KTP: Ini Memberatkan Masyarakat Miskin
HARIANE - Aturan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP rencananya akan segera diterapkan oleh pemerintah bersama dengan PT Pertamina (Persero).
Diketahui aturan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP akan dijalankan secara menyeluruh di wilayah Indonesia mulai 2023.
Pemberlakuan aturan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP diketahui sebagai upaya menyinkronkan seluruh data pada Pensasaran Percepatan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data-data ini nantinya akan di input ke website milik Pertamina, Subsidi Tepat.
Namun, aturan ini ternyata menyebabkan pro dan kontra sejak masih menjadi wacana. Pasalnya, beberapa masyarakat miskin yang gagap teknologi akan sedikit banyak dirugikan dengan aturan ini.

Penolakan terkait aturan pembelian LPG 3 kg

pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP
Anggota Komisi VII DPR, Sartono. (Foto: DPR RI)
Dilansir dari laman resmi DPR RI, Anggota Komisi VII DPR, Sartono secara terang-terangan  mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap aturan ini.
Pasalnya, masyarakat penerima subsidi LPG 3 kg nantinya harus menunjukkan KTP yang telah terhubung dengan aplikasi MyPertamina.
Sedangkan masyarakat yang datanya tidak terdaftar, akan diminta untuk registrasi di aplikasi milik PT Pertamina tersebut.
BACA JUGA : Daftar Subsidi Tepat MyPertamina: Cek Lokasi Pendaftaran Langsung 
"Saya melihat data P3KE hanya menyasar konsumen yang masuk dalam golongan masyarakat miskin dan rentan miskin," ungkap Sartono.
Seperti yang diketahui, tidak semua masyarakat memiliki smartphone untuk dapat mengakses aplikasi MyPertamina.
"Ini harus diantisipasi untuk masyarakat membutuhkan, sebab bisa diakses melalui Hp Android, namun tak semua masyarakat di pelosok memilikinya. Karena sumber utama tidak tepatnya sasaran subsidi adalah data," tambahnya.
Selain itu, Sartono juga mengkhawatirkan nasib UMKM yang kebanyakan juga memanfaatkan LPG 3 kg dalam menjalankan usahanya.
Ads Banner

BERITA TERKINI

Waspadai Kasus Covid Baru, Dinkes Bantul Mulai Sosialisasi ke Fasyankes

Waspadai Kasus Covid Baru, Dinkes Bantul Mulai Sosialisasi ke Fasyankes

Senin, 02 Juni 2025
Persiapan Puncak Haji, PPIH Ingatkan Jemaah Bawa Barang Ini Saat Wukuf

Persiapan Puncak Haji, PPIH Ingatkan Jemaah Bawa Barang Ini Saat Wukuf

Senin, 02 Juni 2025
Pemda DIY Mulai Proses Relokasi TKP ABA ke Kotabaru

Pemda DIY Mulai Proses Relokasi TKP ABA ke Kotabaru

Senin, 02 Juni 2025
Kemunculan Buaya di Sungai Progo Pandak Bantul Gegerkan Warga

Kemunculan Buaya di Sungai Progo Pandak Bantul Gegerkan Warga

Senin, 02 Juni 2025
Kecelakaan Maut di Pemalang Hari ini, Pemotor Tewas Terlindas Truk

Kecelakaan Maut di Pemalang Hari ini, Pemotor Tewas Terlindas Truk

Senin, 02 Juni 2025
Dispar Bantul Raup Rp 2,5 Miliar Selama Bulan Mei 2025

Dispar Bantul Raup Rp 2,5 Miliar Selama Bulan Mei 2025

Senin, 02 Juni 2025
Gegara Laka Tunggal, Mobil Terbalik di Semarang dan Sebabkan Macet

Gegara Laka Tunggal, Mobil Terbalik di Semarang dan Sebabkan Macet

Senin, 02 Juni 2025
Hendak ke Ladang, Warga Gunungkidul Justru Tewas Usai Tertabrak Motor

Hendak ke Ladang, Warga Gunungkidul Justru Tewas Usai Tertabrak Motor

Senin, 02 Juni 2025
Jelang Puncak Haji, Operasional Bus Shalawat dan Makanan Kotak di Hotel Dihentikan

Jelang Puncak Haji, Operasional Bus Shalawat dan Makanan Kotak di Hotel Dihentikan

Senin, 02 Juni 2025
Jelang Idul Adha, Jasa Ojek Kambing di Gunungkidul Ramai Orderan

Jelang Idul Adha, Jasa Ojek Kambing di Gunungkidul Ramai Orderan

Senin, 02 Juni 2025