Bamsoet Minta Marketplace Tak Jadikan UMKM 'Sapi Perah' dalam Sarasehan HIPMI Yogyakarta

Sebanyak 22 juta UMKM sudah masuk platform digital. Namun hanya sedikit yang bisa berkembang secara konsisten.

Sebagian besar lainnya justru menghadapi tekanan dan stagnasi usaha. Banyak yang gagal bertahan dalam ekosistem digital.

Beban biaya tinggi memaksa pelaku usaha mengurangi pengembangan produk. Akhirnya berdampak pada daya saing dan kualitas layanan.

Marketplace juga belum sepenuhnya transparan dalam penetapan biaya. Hal ini membuat posisi UMKM semakin lemah.

Bamsoet menegaskan perlunya batasan komisi yang jelas. Regulasi ini penting untuk menciptakan keadilan ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM diminta bergerak cepat. Pendampingan dan edukasi perlu diperkuat.

Hak pelaku UMKM harus dilindungi dalam ekosistem digital. Jangan sampai mereka menjadi korban sistem yang tidak mereka kuasai.

Bamsoet menutup pesannya di Sarasehan HIPMI Yogyakarta dengan seruan konkret. Regulasi adil dan transparansi wajib dihadirkan demi keberlangsungan UMKM nasional.

Hadir antara lain ketum BPD HIPMI DIY Ekawati Rahayu Putri, Ketua BPC HIPMI Bantul Alexander Aryo Mahendra, Ketua BPC HIPMI Gunung Kidul Ervan Bambang Dermanto, Ketua BPC HIPMI Sleman Haryo Primanto, Ketua BPC HIPMI Kulon Progo Riemas Ginong dan Ketua BPC HIPMI Kota Yogyakarta Syaiful Uyun.

****