Dewan Pembina Relawan Anak Bangsa Kulon Progo Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

HARIANE - Masyarakat Kulon Progo mewaspadai ancaman Non Militer yang berpotensi muncul terutama menjelang Pilkada 2024. Pilkada serentak rencananya akan digelar pada tanggal 27 November mendatang 

Ketua Dewan Pembina Relawan Anak Bangsa Kulon Progo, Kolonel Laut (P) R. Sapto Ongko Putro, mengatakan, masyarakat khususnya generasi muda harus mewaspadai potensi ancaman yang dimungkinkan muncul di Pilkada 2024.

"Karena menyerang militer tidak efektif maka semua negara berpotensi melakukan serangan non Militer, " ujar Kolonel Laut (P) Sapto Ongko, dalam acara konsolidasi relawan dan ormas, di Mako Relawan Anak Bangsa  Kulon Progo, Selasa, (25/6/2024).

Serangan non Militer tersebut, jelas Sapto Ongko, lebih sulit dideteksi. Karena bisa masuk melalui ideologi, Sosial Budaya hingga Politik.

"Kalau nanti tidak mendapatkan pemimpin yang dapat memajukan Kulon Progo, kemudian tidak bisa bersinergi dengan DIY dan NKRI, sama saja, percuma,” tutur Sapto Ongko. 

Dalam Pilkada 2024, tegas Sapto, harus dihasilkan pemimpin yang mampu memajukan Kabupaten Kulon Progo dan mumpuni di  berbagai bidang. Sosok pemimpin tersebut harus bisa memahami Kulon Progo, memiliki strategi, jaringan yang luas serta etos kerja yang baik.

“Kulon Progo ada potensi, namun harus ada networking. Kalau tidak ada networking, kalau tidak ada hubungan ke nasional dan internasional kapan akan memajukan Kulon Progo," ujarnya.

Menurutnya, Pemimpin Kulon Progo juga harus mampu memiliki perencanaan yang matang dan terarah sesuai aspirasi masyarakat.

"Pemimpin yang dipilih yaitu sosok yang mau menjalankan program bagi rakyat Kulon Progo. Bukan sekedar program sendiri, namun mau dan mampu menjalankan programnya rakyat," tegas Sapto Ongko.

Sapto Ongko mendorong agar Pemimpin di Kulon Progo nantinya  memiliki pengetahuan tentang perencanaan. Hal ini karena setelah reformasi tidak ada lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sehingga kepala daerah seperti hanya mengerjakan program yang diusungnya. 

"Pada pilkada, yang dipilih bukan pemimpin yang ada program bagus, tapi harus bisa mengerjakan program yang kita punya. Bukan membeli program dia, tapi harus bisa membeli program kita. Kulon Progo yang punya rakyat, siapapun pemimpinnya harus mampu dan berani teken kontrak dengan rakyat,” ucap Sapto Ongko Putro.****