Haedar Nashir Sampaikan Lima Pesan untuk Para Kepala Daerah

HARIANE – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan selamat atas pelantikan kepala daerah oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta.

Haedar berharap, pasca pelantikan, tidak perlu ada perayaan berlebihan. Sebab, keterpilihan dan kemenangan membawa beban serta tanggung jawab yang sangat besar.

Sebagai bagian dari semangat dan pemikiran selaku warga bangsa, Haedar mengajak kepala daerah yang dilantik untuk memperhatikan lima hal penting.

Pertama, para kepala daerah beserta keluarga, kerabat, dan lingkaran pendukungnya perlu menghayati serta memaknai mandat politik sebagai amanat dan kepercayaan yang tinggi untuk dijalankan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.

“Mandat tersebut sepenuhnya demi dan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan diri, dinasti, maupun kroni. Sebagaimana asas nilai demokrasi, perlakukan seluruh warga, baik yang memilih maupun tidak memilih, secara adil tanpa diskriminasi. Ini adalah wujud kepemimpinan kepala daerah untuk semua,” kata Haedar.

Kedua, semangat otonomi daerah yang diberikan konstitusi hendaknya dipahami dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memajukan kehidupan daerah di berbagai bidang, sejalan dengan perwujudan cita-cita nasional.

Haedar menegaskan bahwa otonomi daerah harus berada dalam spirit Persatuan Indonesia dan tegak di atas koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, ia juga berpesan agar menghindari ego kedaerahan yang dapat meluruhkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika.

“Seluruh kepala daerah terpilih alangkah baiknya membangun jalinan erat keindonesiaan untuk satu Indonesia yang menjadi milik semua,” lanjutnya.

Ketiga, daerah dengan seluruh kandungan kekayaannya harus dikelola berdasarkan prinsip Pasal 33 UUD 1945, yakni bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam menjalin kerja sama dan membuka peluang investasi dengan pihak mana pun, baik domestik maupun asing, kepala daerah harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Jauhi kebijakan serta kerja sama yang merugikan kepentingan daerah, rakyat, dan masa depan Indonesia. Utamakan kesejahteraan warga serta kelestarian lingkungan setempat. Masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, gizi buruk, stunting, dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat harus menjadi perhatian utama.

Keempat, para kepala daerah harus selesai dengan dirinya sendiri dan bertekad sepenuh jiwa raga untuk berkhidmat bagi kepentingan rakyat Indonesia. Jauhi segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, baik terselubung maupun terbuka.

“Jalankan efisiensi sebagaimana telah menjadi political will dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Segala bentuk mobilitas, termasuk kunjungan kerja, harus memperhatikan asas efisiensi dan tidak bersifat pemborosan. Bagi rakyat, uang seribu rupiah sangatlah berarti. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin daerah untuk bersikap simpati, empati, dan peduli,” ujarnya.