Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Universitas Pancasila, Kuasa Hukum Tuding Ada Motif Politisasi

HARIANE - Kasus dugaan pelecehan seksual Universitas Pancasila dengan terlapor rektor non aktif Edie Toet Hendratno memasuki babak baru dengan pemeriksaan penyidik hari ini Kamis, 29 Februari 2024.

Edie diperiksa penyidik setelah sebelumnya absen dalam pemanggilan pertama dengan alasan bentrok dengan jadwal kegiatan di kampus. 

Usai diperiksa selama kurang lebih dua setengah jam, kuasa hukum yang mendampingi Edie, Faizal Hafied, mengungkapkan keyakinan bahwa tidak akan ada LP apabila masa pemilihan rektor baru sudah dekat. 

Ia menuding ada motif politisasi di balik laporan pelecehan seksual tersebut lantaran kejadian yang dilaporkan sudah lama. 

"Jadi ini kental sekali karena ada pemilihan rektor di bulan Maret ini, ada pelaporan-pelaporan sehingga mengdiskreditkan klien kami, sehingga ini juga merupakan pembunuhan karakter bagi klien kami," terang Faizal.

Kuasa hukum menyebut kliennya seharusnya masih bisa melanjutkan dan mengikuti proses pemilihan Rektor Universitas Pancasila untuk periode selanjutnya karena memiliki segudang prestasi di bidang akademik. 

"Kami menghimbau agar yang melaporkan segera sadar, karena ini kan sudah lama sekali, dan jangan ini menjadi proses yang sangat politis berkaitan dengan pemilihan rektor," sambungnya. 

Faizal pun menyamakan politisasi pemilihan Rektor Universitas Pancasila seperti layaknya yang biasa terjadi di Pilkada maupun Pilpres. 

"Seperti kemarin ada salah satu kandidat jadi cawapres, diungkit sesuatu hal padahal tidak benar, nah ini juga dialami klien kami," jelasnya. 

Dugaan adanya motif politisisasi di balik dugaan pelecehan seksual di Universitas Pancasila itu pun diakui telah disampaikan kepada penyidik.

Kuasa hukum pun menyampaikan apresiasinya kepada polisi yang dianggap bisa melihat kasus tersebut dengan jernih.

Ia juga berharap kasus bisa diselesaikan dengan cepat dan nama baik kliennya bisa dipulihkan sebagaimana sedia kala.