Berita

Kasus PMK Semakin Meluas, DPRD Gunungkidul Desak Pemerintah Tetapkan KLB

profile picture RAMADHANI
RAMADHANI
DPRD Gunungkidul Desak Pemerintah Tetapkan KLB
Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Hanif Afadil Darojat dan Lazarus Arintoko. Foto : (Hariane/Ramadhani).

HARIANE - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong pemerintah untuk segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi. Pasalnya, penyakit ini semakin mewabah di Gunungkidul, sehingga memerlukan penanganan khusus yang lebih intensif dan masif.

Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Hanif Afadil Darojat, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan pimpinan dewan dan Bupati beserta jajarannya untuk membahas permasalahan PMK yang mewabah di Kabupaten Gunungkidul.

Saat ini, sudah ada ratusan sapi yang terpapar penyakit ini, bahkan banyak yang mati. Hal ini tentu sangat merugikan para peternak.

Tidak hanya rugi karena ternak yang mati, tetapi harga sapi di Kabupaten Gunungkidul juga mengalami penurunan signifikan.

Minat pembeli sapi dari daerah ini pun menurun. Padahal selama ini, Bumi Handayani dikenal sebagai lumbung ternak DIY.

“Dengan banyaknya kasus PMK di Gunungkidul, baik yang suspek maupun positif PMK, kami sangat prihatin. Ini menjadi perhatian kami agar pemerintah segera menerapkan status KLB,” ujar Hanif Afadil Darojat saat ditemui, Senin (6/1/2025).

“Tentu hal ini perlu dibahas bersama. Dalam penetapan status KLB, harus diperjelas siapa yang berwenang memutuskan, apakah cukup Bupati atau harus kementerian, karena saya melihat kasus ini sudah berskala nasional, bukan hanya di Kabupaten Gunungkidul," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Lasarus Arintoko, mengatakan bahwa pihaknya sepakat untuk mendorong pemerintah menetapkan KLB atas wabah PMK di Gunungkidul dan daerah lainnya.

Ia juga menyoroti beberapa hal, seperti keterbukaan informasi mengenai kasus PMK di Kabupaten Gunungkidul. Selama ini, terkesan ada upaya menutup-nutupi jumlah kasus sebenarnya di lapangan.

“Penanganan juga perlu dimaksimalkan kembali. Jika petugas kesehatan hewan di Gunungkidul kewalahan karena banyaknya kasus, pemerintah setidaknya harus memberikan solusi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para peternak saat ternak mereka terpapar PMK,” jelasnya.

Ads Banner

BERITA TERKINI

Sekretariat DPRD DIY Teguhkan Komitmen Wujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

Sekretariat DPRD DIY Teguhkan Komitmen Wujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

Sabtu, 22 Februari 2025 15:47 WIB
Kepala Daerah Absen di Retreat Akmil Magelang, Wamendagri: Masih Ada Kesempatan

Kepala Daerah Absen di Retreat Akmil Magelang, Wamendagri: Masih Ada Kesempatan

Sabtu, 22 Februari 2025 15:37 WIB
Prakiraan Cuaca Minggu 23 Februari 2025, Masih Banyak Wilayah yang Diguyur Hujan Lebat

Prakiraan Cuaca Minggu 23 Februari 2025, Masih Banyak Wilayah yang Diguyur Hujan Lebat

Sabtu, 22 Februari 2025 15:14 WIB
Miris Banget! Warga Jarah Kasur Tercecer Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang KM 91

Miris Banget! Warga Jarah Kasur Tercecer Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang KM 91

Sabtu, 22 Februari 2025 14:47 WIB
Kecelakaan di Lenteng Agung Jaksel Hari ini, 2 Motor Remuk Parah

Kecelakaan di Lenteng Agung Jaksel Hari ini, 2 Motor Remuk Parah

Sabtu, 22 Februari 2025 12:31 WIB
Harga Emas Antam Hari ini Sabtu 22 Februari 2025 Turun Lagi, cek Sebelum ...

Harga Emas Antam Hari ini Sabtu 22 Februari 2025 Turun Lagi, cek Sebelum ...

Sabtu, 22 Februari 2025 11:21 WIB
Harga Emas Perhiasan Hari ini Sabtu 22 Februari 2025 Naik, Cek Harga Emas ...

Harga Emas Perhiasan Hari ini Sabtu 22 Februari 2025 Naik, Cek Harga Emas ...

Sabtu, 22 Februari 2025 10:20 WIB
Perintah Tunda Ikut Retret, Waketum Gerindra: Kepala Daerah Tidak Hanya Mewakili Satu Kelompok ...

Perintah Tunda Ikut Retret, Waketum Gerindra: Kepala Daerah Tidak Hanya Mewakili Satu Kelompok ...

Jumat, 21 Februari 2025 23:10 WIB
Pembukaan Sekolah Tani Nasional 2025, Budi Djiwandono: Petani Butuh Peremajaan

Pembukaan Sekolah Tani Nasional 2025, Budi Djiwandono: Petani Butuh Peremajaan

Jumat, 21 Februari 2025 22:23 WIB
Wamendagri Sebut Ada 47 Kepala Daerah Tak Hadir Tanpa Keterangan di Retreat Akmil ...

Wamendagri Sebut Ada 47 Kepala Daerah Tak Hadir Tanpa Keterangan di Retreat Akmil ...

Jumat, 21 Februari 2025 19:10 WIB