Berita , D.I Yogyakarta
Konflik di Kawasan Pantai Sanglen Semakin Memanas, Warga Bersikukuh Tolak Pengosongan Lahan
Ia menambahkan, selama ini warga lah yang merawat kawasan Pantai Sanglen.
“Dulu jalan masih setapak. Terus warga membersihkan, gotong royong. Bahkan sampai sekarang warga masih kerja bakti,” ujarnya.
Seorang warga lain, Wanto, menegaskan bahwa ia bersama warga yang selama ini mencari nafkah di Pantai Sanglen akan terus berupaya mempertahankan tanah tersebut.
“Ya tetap bertahan, tetap pengin di sini apa pun yang terjadi. Kami siap dengan segala risikonya,” kata Wanto.
Menanggapi keluhan warga, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa tanah di kawasan Pantai Sanglen berstatus Sultan Ground (SG) yang notabene milik Keraton. Selama ini, warga yang menempatinya tidak memiliki hak hukum atas lahan tersebut.
“Gak usah bicara hak-haan. Kalau memang dia tidak punya hak, ya bagaimana? Apakah kasih pesangon? Kasih pesangon itu sudah dianggap memadai gak? Nah, itu kan harus dibicarakan,” kata Sri Sultan.
Jika warga memang tidak memiliki hak atas tanah tersebut, lanjutnya, maka mereka harus bersedia mengikuti aturan dan meninggalkan lahan secara tertib. Namun, ia juga menekankan pentingnya solusi yang manusiawi, termasuk opsi kompensasi dan relokasi.
“Kan begitu-begitu itu harus dibicarakan. Jangan menelantarkan orang. Itu saja,” ujarnya.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa di kawasan tersebut akan dibangun hotel sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata di Gunungkidul.
Sri Sultan menilai tidak ada masalah selama pembangunan sesuai ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari bupati setempat.
“Silakan saja. Yang penting untuk bikin apa disetujui oleh Bu Bupati, ya boleh. Untuk investasi atau apa pun, silakan. Tapi rembukan yang baik, gitu aja,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi DIY berharap polemik di Pantai Sanglen dapat segera diselesaikan dengan baik tanpa konflik berkepanjangan. Sri Sultan mengajak semua pihak, khususnya warga terdampak, membuka ruang dialog dan bersama-sama mencari solusi yang adil serta beradab.****