Berita
Pemerintah Berikan Kompensasi Listrik 24,6 Triliun ke PLN, Ini Alasannya
Salsa Berlianthi Ariyanto
Pemerintah Berikan Kompensasi Listrik 24,6 Triliun ke PLN, Ini Alasannya
HARIANE - Pemerintah berikan kompensasi listrik 24,6 Triliun ke PLN guna menjaga Biaya Pokok Produksi (BPP) untuk menjaga keuangan perseroan tetap sehat.
Pemerintah berikan kompensasi listrik 24,6 Triliun ke PLN, kompensasi tersebut merupakan realisasi dari skema stimulus listrik sepanjang tahun 2021.
Dikutip dari laman PLN, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi pemerintah berikan kompensasi listrik 24,6 Triliun ke PLN untuk mempercepat pembayaran.
BACA JUGA : Bantuan Sambungan Listrik PLN Hingga Rp 18,6 Miliar Disalurkan untuk 18 Ribu KeluargaDarmawan Prasodjo menjelaskan pemerintah berikan kompensasi listrik 24,6 Triliun ke PLN yang sebelumnya dalam proses pencairan kompensasi ini perlu waktu sampai dua tahun. “Tetapi saat ini bisa dilakukan dalam semester berikutnya. Ini merupakan bukti perbaikan tata kelola dari pemerintah terkait kompensasi,” ujar Darmawan. Darmawan Prasodjo memastikan bahwa pemerintah berikan kompensasi listrik 24,6 Triliun ke PLN sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Mengingat sejak tahun 2017, tidak pernah ada penyesuaian tarif listrik untuk seluruh golongan tarif pelanggan. Pemerintah berikan kompensasi listrik 24,6 Triliun ke PLN. Sebelumnya pemerintah menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak tahun 2017 hingga 2021. “Ini langkah konkrit pemerintah. Ini bukti bahwa negara hadir untuk menjaga daya beli dan memperoleh pelayanan listrik yang berkesinambungan,” ujar Darmawan. Alokasi APBN ini kata Darmawan Prasodjo, sangat mendukung PLN dalam memastikan pelayanan kelistrikan masyarakat yang tidak terganggu. Pemerintah berikan kompensasi listrik 24,6 Triliun ke PLN PLN akan menggunakan dana kompensasi ini untuk kembali diberikan ke masyarakat melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam menjamin pasokan listrik yang andal bagi masyarakat.
