Berita , D.I Yogyakarta

Pemkab Sleman Luncurkan Program Bahu Teman untuk Warga Miskin yang Bermasalah dengan Hukum

profile picture Wahyu Turi
Wahyu Turi
Pemkab Sleman Luncurkan Program Bahu Teman untuk Warga Miskin yang Bermasalah dengan Hukum
Pemkab Sleman lakukan sosialisasi program Bahu Teman di Ruang Rapat Praja Setda Sleman, Senin, 4 Desember 2023. (Foto: Bagian Prokompim Setda Sleman)

HARIANE – Pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan program Bahu Teman, atau Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagai  implementasi keadilan hukum untuk setiap warga,

Tujuan dari dibentuknya program tersebut adalah agar masyarakat yang dalam kategori kurang mampu bisa mendapatkan hak-hak hukumnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Sleman, Anton Sujarwo menyampaikan, bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang mendapat masalah perdata, pidana maupun tata usaha negara yang diberikan melalui organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi.

“Program ini diberi nama Bahu Teman atau Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sleman dan merupakan program kolaboratif yang didukung aplikasi layanan online sehingga memudahkan akses bagi masyarakat miskin mendapat hak-hak hukumnya dengan cepat, mudah dan tepat sasaran,” kata Anton, Senin, 4 Desember 2023.

Dalam mewujudkan program bantuan hukum di Sleman tersebut, pemerintah mengadakan Sosialisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman yang turut dihadiri Perwakilan Kemenkumham DIY serta Direktur Organisasi Bantuan Hukum se-DIY dan perwakilan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa setiap orang termasuk seluruh warga Kabupaten Sleman berhak mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum sebagai implementasi negara hukum.

Ia menambahkan, kebijakan pemberian bantuan hukum ini selain mendasarkan pada undang-undang bantuan hukum juga melengkapi layanan pemerintah kepada masyarakat miskin seperti bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

“Masyarakat miskin atau kurang mampu berpotensi mendapatkan ketidakadilan dan permasalahan hukum sehingga pemerintah perlu hadir dalam bentuk pemberian bantuan hukum,” pungkasnya. ****

1
Ads Banner

BERITA TERKINI

Polisi Sebut Korban Bully Binus School Serpong Alami Stres Akut

Polisi Sebut Korban Bully Binus School Serpong Alami Stres Akut

Jumat, 01 Maret 2024 14:12 WIB
Kronologi Resmi Kasus Bully Binus School Serpong Versi Polisi

Kronologi Resmi Kasus Bully Binus School Serpong Versi Polisi

Jumat, 01 Maret 2024 13:40 WIB
Kasus Bullying Binus School Serpong, Polisi Tetapkan 4 Tersangka dan 8 Anak Berkonflik ...

Kasus Bullying Binus School Serpong, Polisi Tetapkan 4 Tersangka dan 8 Anak Berkonflik ...

Jumat, 01 Maret 2024 13:01 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Medan 2 Maret 2024, Wilayah Kota Terdampak

Jadwal Pemadaman Listrik Medan 2 Maret 2024, Wilayah Kota Terdampak

Jumat, 01 Maret 2024 12:58 WIB
Kecelakaan di Tol Jagorawi Hari Ini Libatkan 2 Mobil, Akibat Pengemudi Mengantuk

Kecelakaan di Tol Jagorawi Hari Ini Libatkan 2 Mobil, Akibat Pengemudi Mengantuk

Jumat, 01 Maret 2024 12:29 WIB
Mahfud MD Minta Masyarakat Tolak Isi RUU DKJ Soal Pemilihan Gubernur Tak Langsung

Mahfud MD Minta Masyarakat Tolak Isi RUU DKJ Soal Pemilihan Gubernur Tak Langsung

Jumat, 01 Maret 2024 11:44 WIB
Bak Petir di Musim Kemarau, Fanny Soegi Bornean Keluar dari Band

Bak Petir di Musim Kemarau, Fanny Soegi Bornean Keluar dari Band

Jumat, 01 Maret 2024 11:11 WIB
Mahfud MD Kritik Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet

Mahfud MD Kritik Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet

Jumat, 01 Maret 2024 11:09 WIB
Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Pemilu 2024 Tetap Jalan

Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Pemilu 2024 Tetap Jalan

Jumat, 01 Maret 2024 10:25 WIB
Kata Mahfud MD Soal Ambang Batas Parlemen yang Diubah untuk Pemilu 2029

Kata Mahfud MD Soal Ambang Batas Parlemen yang Diubah untuk Pemilu 2029

Jumat, 01 Maret 2024 10:06 WIB