Pemkab Sleman Salurkan Bantuan Beras untuk 91.475 KPM di 86 Kalurahan

HARIANE - Pemerintah Kabupaten Sleman menyalurkan bantuan beras untuk 91.475 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bantuan beras ini dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan angka stunting.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Sleman, Kusno Wibowo mengatakan, bantuan beras kali ini merupakan kedua kalinya yang di salurkan di tahun yang sama.

Masing-masing KPM menerima 10 kilogram beras dan hendak diselesaikan Oktober 2024 secara bertahap dengan target selesai di 86 kalurahan.

Rencananya, bantuan ketiga akan disalurkan pada Desember 2024 mendatang. 

"Dengan harapan masyarakat Sleman yang rentan miskin ataupun yang kategori miskin itu kemudian bisa berdaya. Dalam hal ini menghadapi adanya inflasi, kemudian ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu solusi, salah satu solusi bagaimana bisa mengurangi adanya stunting adanya kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman," kata Kusno saat penyaluran bantuan beras di Kalurahan Margokaton, Kamis, 10 Oktober 2024.

Dikatakan, bantuan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sleman. Sebab di Kabupaten Sleman angka stunting masih terbilang tinggi.

"Kabupaten Sleman ini juga masih punya pekerjaan rumah di antaranya adalah angka stunting yang masih tinggi. Nah pada kesempatan ini salah satunya adalah dengan penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah ini untuk mendukung percepatan menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Sleman," jelasnya. 

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Suparmono menambahkan, total beras yang diberikan kepada masyarakat KPM sebanyak 914 ton beras berasal dari Vietnam dengan kualitas medium. Sebelum disalurkan, pihaknya sudah melakukan uji rasa dan uji organoleptik.

"Kami coba sampling dari 10 penerima, saya tanya beras yang diterima dua bulan yang lalu seperti apa waktu masak dicampur tidak. Jadi dari 10 orang yang menjawab dicampur hanya satu yang sembilan tanpa dicampur," terangnya. 

Ia menyampaikan, beras ini berasal dari cadangan pangan pemerintah di Jakarta yang memegang kendali di Badan Pangan Nasional.

Sementara untuk masalah data KPM, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial melalui verifikasi dan validasi.