Berita , Nasional , Pilihan Editor , Headline
Polemik Kebijakan Konversi Kompor Induksi, Benarkah Solusi Terbaik untuk Rakyat dan Negara?
M Nazilul Mutaqin
Polemik Kebijakan Konversi Kompor Induksi, Benarkah Solusi Terbaik untuk Rakyat dan Negara?
Melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dilakukan pada Juni 2021, sebanyak 83 pelaku UMKM mendapat bantuan kebijakan konversi kompor induksi.
"Ketika para pedagang beralih menggunakan kompor induksi ada dampak biaya produksi lebih hemat, biasanya para pedagang menggunakan 1 tabung gas seharga Rp 35.000 habis dalam waktu 4 hari, kini setelah menggunakan kompor induksi, kami hanya mengisi token Rp 20.000 bisa sampai 5-6 hari," ungkap Anisrullah.
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, yang mengungkapkan bahwa penggunaan kompor induksi akan menghemat Rp 4.800 untuk sekali masak air.
"Dari data yang saya baca, misalnya 10 liter air itu dimasak dengan kompor induksi itu biayanya hanya Rp 1.200, tapi dengan kompor dengan LPG itu Rp 6.000, penghematannya kan luar biasa," ungkap Deddy.
Di lain sisi, polemik kebijakan konversi kompor induksi muncul ketika program tersebut akan segera dirilis.
Dimana anggaran program konversi kompor induksi ini sudah masuk dalam Badan Anggaran (Bangar) DPR Ri dan jumlahnya mencapai Rp 560 miliar untuk pengadaan lima juta set kompor listrik. Termasuk penggorengan, panci set, instalasi Miniature Circuit Breaker (MCB) dan pengaturan chipset.
Kendati demikian, Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari mempertanyakan perihal studi kelayakan dari konversi kompor induksi ini, apakah memang satu-satunya alternatif untuk memanfaatkan kelebihan pasokan listrik?
"Jangan sampai karena anggaran sudah ada, kita dipaksa harus melaksanakannya," ujar Diah dalam rapat bersama Direktur PT. PLN pada Rabu, 14 September 2022.
BACA JUGA : Rekomendasi Kompor Induksi Terbaik 2022, Alat Masak Ramah Lingkungan yang Jadi Perdebatan Saat IniDiah menambahkan bahwa jika hasil studi kelayakan yang dilakukan ternyata menunjukkan hasil yang minor, maka Komisi VII DPR RI harus memberikan catatan penting. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela mengungkapkan bahwa polemik kebijakan konversi kompor induksi ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Dalam rapat Komisi VII DPR RI bersama Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Rabu, 21 September 2022 menambahkan bahwa program tersebut dirasa terlalu buru-buru untuk diaplikasikan ke masyarakat.
