Prevelensi Stunting di Sleman Lebih Rendah dari Nasional, Pemerintah Terus Genjot Penurunan

HARIANE – Meskipun tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Sleman menurun, penurunan angka stunting tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman periode 2024-2045.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,5 persen, sedangkan di Provinsi DIY sebesar 18 persen.

Prevalensi balita stunting di Kabupaten Sleman, berdasarkan data, berada di bawah angka nasional maupun provinsi, yakni sebesar 12 persen.

Kemudian, berdasarkan data pemantauan status gizi melalui ePPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), tercatat bahwa pada tahun 2024, prevalensi stunting di Sleman turun menjadi 4,41 persen dari 4,51 persen di tahun sebelumnya.

“Meskipun angka ini lebih baik dibandingkan tingkat nasional maupun Provinsi D.I. Yogyakarta, upaya percepatan penurunan stunting tetap harus dilakukan secara berkelanjutan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (BP3AP2KB), Wildan Solichin, Selasa (25/3/2025).

Dalam Workshop Rembuk Stunting Kabupaten Sleman Tahun 2025, Wildan menyebut bahwa pemerintah berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai kebijakan.

“Stunting tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai kebijakan terpadu,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto, menekankan pentingnya program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati Sleman, yaitu Bergas Waras Cerdas, yang mencakup jaminan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.

“Melalui evaluasi capaian program dan penyusunan strategi baru, diharapkan angka stunting di Kabupaten Sleman dapat terus menurun secara signifikan,” kata Susmiarto.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah, menekankan pentingnya penanganan stunting yang berkesinambungan dan melibatkan semua unsur pentahelix, yaitu pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat.

“Rembuk Stunting ini menjadi gong awal bagi kita dalam berkontribusi menurunkan angka stunting sesuai peran masing-masing,” kata Iqbal.

Workshop Rembuk Stunting ini diikuti oleh 130 peserta, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan Lokus Stunting, akademisi, organisasi profesi, serta perwakilan pengusaha dan forum kemasyarakatan.