Berita , D.I Yogyakarta
Gunungkidul Butuh Ribuan Unit PJU, Ini Skema yang Digagas Pemerintah
HARIANE – Gunungkidul saat ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata bagi wisatawan lokal DIY maupun dari luar daerah. Namun, penerangan jalan umum (PJU) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, karena banyak jalan yang minim penerangan.
Jika pulang dari Gunungkidul setelah pukul 17.30 WIB, jalanan akan gelap gulita. Terutama di kawasan pesisir selatan serta wilayah pinggiran, karena minimnya penerangan.
Kepala Seksi PJU Dinas Perhubungan Gunungkidul, Agus Supriyanto, mengatakan bahwa pihaknya telah menghitung kebutuhan PJU di seluruh wilayah Gunungkidul. Untuk ruas jalan yang berstatus milik kabupaten, saat ini masih dibutuhkan sekitar 2.000 unit PJU.
Kemudian, di kawasan strategis — utamanya yang menuju objek wisata serta Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) — dibutuhkan antara 5.000 hingga 6.000 unit PJU, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp80 miliar.
"Kebutuhan ini dihitung berdasarkan kondisi di lapangan. Contohnya, di sepanjang JJLS dari Purwosari hingga Girisubo-Rongkop dibutuhkan sekitar 4.000 unit PJU yang dipasang di sepanjang jalan, baik di ruas kanan maupun kiri," kata Agus Supriyanto.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah mulai menyusun strategi agar persoalan PJU dapat terselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Salah satu solusi yang tengah dibahas adalah skema pinjaman dana atau utang. Rencana ini mulai dibicarakan secara lintas sektoral melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Beberapa waktu lalu kami mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Pengadaan Barang dan Jasa terkait rencana KPBU. Skemanya hampir sama seperti pinjaman dana, tetapi jika melalui KPBU, barang yang dibutuhkan sudah tersedia. Pemerintah daerah tinggal mengangsur setiap tahun, mungkin sampai 5–10 tahun," ucapnya.
"Rapat itu masih tahap awal, untuk menyusun konsep rencana KPBU dalam penanganan kebutuhan PJU, khususnya di wilayah strategis. Kalau jumlahnya disetujui, usulan kami antara 5.000 sampai 6.000 titik," jelasnya.
Agus menambahkan, skema ini membutuhkan waktu pembahasan yang cukup panjang karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, hingga kementerian.
Selain itu, harus ada studi kelayakan yang dilakukan oleh Bappeda untuk menentukan kebutuhan, termasuk anggaran dan sumber pembiayaan yang akan digunakan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengungkapkan bahwa masih banyak infrastruktur yang perlu diperhatikan dan membutuhkan biaya besar demi kemajuan daerah.
