Kursi Ketua Definitif DPD Golkar Gunungkidul Kosong, DPP Beri Tenggang Waktu Pengisian Hingga Desember 2025

HARIANE – Pasca Heri Nugroho mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPD Golkar Gunungkidul pada akhir 2024 lalu, hingga kini kursi ketua definitif masih kosong. Saat ini, DPD Golkar mulai bersiap untuk melaksanakan musyawarah daerah guna membahas isu-isu krusial kepartaian dan menentukan ketua baru.

"Sampai saat ini masih kosong," kata Ketua DPD Golkar DIY, Singgih Januratmoko.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, DPD Golkar di kabupaten/kota se-DIY diberi tenggat waktu hingga Desember 2025 mendatang untuk menyelenggarakan Musda. Untuk sementara ini, posisi Plt Ketua DPD Golkar Gunungkidul dijabat oleh Syarief Guska Laksana, anggota DPRD DIY.

Menurutnya, pengisian ketua baru sepenuhnya diserahkan kepada jajaran DPD di tingkat kabupaten dan kota. Ia menegaskan bahwa pelaksanaannya harus mengedepankan asas musyawarah mufakat.

"Saya harap mengedepankan musyawarah mufakat. Kami tidak mengusulkan nama ke DPP, sepenuhnya kami serahkan ke jajaran DPD siapa yang akan dipilih menjadi ketua," terangnya.

Mekanisme dalam musyawarah untuk pemilihan Ketua DPD dilakukan dengan cara seluruh anggota berembuk guna menentukan siapa yang akan memimpin kepengurusan baru. Apabila dalam proses musyawarah terdapat dua kandidat, maka calon yang bersangkutan diminta bermusyawarah secara langsung guna menentukan siapa yang terpilih.

"Tidak ada voting. Kalau ada dua, maka harus musyawarah untuk menentukan siapa yang jadi Ketua DPD. Nantinya hasilnya diserahkan ke DPP untuk mendapat rekomendasi, kemudian disahkan melalui Musda,” katanya.

Di Gunungkidul sendiri, sudah ada beberapa nama yang santer dibicarakan akan menduduki kursi Ketua DPD Golkar Gunungkidul. Kendati demikian, hal ini masih sebatas isu sebab Musda belum terlaksana.

Asas musyawarah mufakat dipilih untuk menghindari potensi konflik yang bisa memicu perpecahan di internal partai. Mengingat pada periode sebelumnya sempat terjadi perpecahan suara yang mengakibatkan pengisian Ketua DPD Golkar menggunakan sistem lain.

"Pengalaman yang terjadi dulu (perpecahan di Golkar) harus jadi pelajaran. Biar tetap solid, maka harus mengedepankan musyawarah mufakat," tandasnya.

Alasan lainnya, dengan adanya ketua baru terdapat ketugasan penting yang harus diemban, yaitu target untuk menambah kursi di masing-masing daerah pemilihan baik di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI.

"Bagaimana membawa partai untuk berjaya dengan menambah kursi, bukan malah berkurang," pungkasnya.****