Berita , D.I Yogyakarta

Pemkab Bantul Bakal Terbitkan Perbup Penertiban APK, Baliho Caleg Dilarang Di Tempat Ini

profile picture Andi May
Andi May
Pemkab Bakal Terbitkan Perbup Penertiban APK, Baliho Caleg Dilarang Di Tempat Ini
Baliho - baliho calon legislatif yang terletak di wilayah Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta. (Foto: Hariane/Andi May).

HARIANE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bakal menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alat Peraga Kampanye (APK) menjelang masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Baliho - baliho ataupun spanduk - spanduk yang memenuhi unsur kampanye akan diatur mulai dari lokasi, cara pemasangan dan jarak minimal dari alat pengatur lalu lintas yang akan menjadi fokus dalam perbup penertiban APK. 

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan pihaknya akan melarang pemasangan baliho menggunakan paku di pohon - pohon yang ada di Kabupaten Bantul. 

"Baliho kampanye yang menggunakan paku dan ditancapkan di pohon nantinya akan dilarang, begitupula dengan pemasangan spanduk yang melintang di jalan - jalan umum," ujar Halim Muslih kepada awak media, Sabtu 25 November 2023. 

Tak hanya itu, Perbup juga akan melarang pemasangan baliho - baliho kampanye di tempat - tempat tertentu khususnya di rumah - rumah ibadah.

Pihaknya tak segan - segan melakukan penertiban alat peraga kampanye yang terdapat di masjid ataupun rumah - rumah ibadah lainnya merujuk pada Perbup yang akan dikeluarkan. 

"Atribut kampanye yang ada di masjid maupun di tempat - tempat ibadah lainnya akan disterilkan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan pelanggaran yang terjadi terhadap alat peraga kampanye pernah terjadi di masa Pemilu 2019 silam. 

Menurutnya, Perbup yang akan diterbitkan Pemkab Bantul sebagai bentuk antisipasi agar peserta pemilu memahami tata cara pemasangan APK di masa kampanye nantinya. 

"Perbup juga akan mengatur regulasi jarak minimal dari alat pengatur lalu lintas," ujar Didik. 

Nantinya, kata Didik, pelanggaran - pelanggaran yang didapatkan akan direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul dan akan diteruskan ke Partai Politik (Parpol). 

Jika tidak ada tindak lanjut dari Parpol, tegas Didik, maka KPU berwenang untuk mengkoordinasikan pelanggaran tersebut ke pemda setempat. 

Ads Banner

BERITA TERKINI

4 Jemaah Haji Asal Indonesia Nekat Merokok di Kamar Hotel, Alarm Bunyi dan ...

4 Jemaah Haji Asal Indonesia Nekat Merokok di Kamar Hotel, Alarm Bunyi dan ...

Minggu, 08 Juni 2025
Maling Ayam, Seorang Remaja Jadi Bulan-bulanan Warga

Maling Ayam, Seorang Remaja Jadi Bulan-bulanan Warga

Minggu, 08 Juni 2025
Dua Wisatawan Asal Sragen Nyaris Tenggelam di Pantai Parangtritis Bantul

Dua Wisatawan Asal Sragen Nyaris Tenggelam di Pantai Parangtritis Bantul

Minggu, 08 Juni 2025
Innalillahi! Sebuah Motor Sport Tabrak 2 Lansia di JJLS Gunungkidul, Pengendara Meninggal Dunia

Innalillahi! Sebuah Motor Sport Tabrak 2 Lansia di JJLS Gunungkidul, Pengendara Meninggal Dunia

Minggu, 08 Juni 2025
Pasca Idul Adha, Jasa Gilingan Daging di Gunungkidul Diserbu Pelanggan, Sampai Rela Antre ...

Pasca Idul Adha, Jasa Gilingan Daging di Gunungkidul Diserbu Pelanggan, Sampai Rela Antre ...

Minggu, 08 Juni 2025
Sebagian Besar Jemaah Haji Jalan Kaki ke Mina, PPIH : Kami Minta Maaf

Sebagian Besar Jemaah Haji Jalan Kaki ke Mina, PPIH : Kami Minta Maaf

Minggu, 08 Juni 2025
Begini Penjelasan Kemenag Soal Kisruh Jemaah Haji Terlantar di Arafah

Begini Penjelasan Kemenag Soal Kisruh Jemaah Haji Terlantar di Arafah

Minggu, 08 Juni 2025
Harga Emas Antam Hari ini Minggu 8 Juni 2025, Naik atau Turun?

Harga Emas Antam Hari ini Minggu 8 Juni 2025, Naik atau Turun?

Minggu, 08 Juni 2025
Mantap! Harga Emas Perhiasan Hari ini Minggu 8 Juni 2025 Turun Drastis

Mantap! Harga Emas Perhiasan Hari ini Minggu 8 Juni 2025 Turun Drastis

Minggu, 08 Juni 2025
Tertunduk Lesu, Begini Tampang Pelaku Begal Payudara di Lebak Bulus Jaksel

Tertunduk Lesu, Begini Tampang Pelaku Begal Payudara di Lebak Bulus Jaksel

Sabtu, 07 Juni 2025