Sanksi Hukum bagi Pelanggar Data Pribadi, Bisa Didenda Sampai Rp 60 Miliar

HARIANE – Sanksi hukum bagi pelanggar data pribadi kini sudah terfasilitasi dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang telah resmi disahkan DPR RI.

Sanksi hukum bagi pelanggar data pribadi dalam RUU PDP ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi negara untuk menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya.

Lantas apa saja jenis dan sanksi hukum bagi pelanggar data pribadi?

BACA JUGA:  RUU Perlindungan Data Pribadi Resmi Disahkan DPR RI, Berikut Ini Rinciannya

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak 2016 tersebut terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. 

Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.

Dilansir dari laman Indonesia.go.id UU PDP tersebut berisikan aturan seperti:

– Perlindungan hak fundamental warga negara

– Memperkuat kewenangan pemerintah dalam pemantauan pihak yang memproses data

– Payung hukum pelindungan data pribadi

– Keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data

– Mendorong reformasi praktik pemrosesan data di seluruh pengendali data pribadi

– Memberikan perlindungan kepada kelompok rentan khususnya anak dan penyandang disabilitas, serta kesempatan untuk meningkatkan standar industri

Jenis dan Sanksi Hukum bagi Pelanggar Data Pribadi dalam UU PDP

Secara garis besar UU PDP berisikan pembahasan yang mengatur kinerja Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan hukuman yang berlaku bagi pelanggar UU PDP.

HARIANE.COM memperkenankan konten (selain foto) digubah dan ditayangkan kembali dengan mencantumkan sumber dan link laman ini.