Berita
Singgung Konser Taylor Swift, Jokowi Ungkap Proses Perizinan Acara di Indonesia Ruwet
HARIANE - Presiden Joko Widodo menyoroti ruwetnya proses perizinan penyelenggaraan acara di Indonesia.
Hal tersebut menyebabkan salah satu event internasional, seperti konser Taylor Swift hanya digelar di Singapura.
Dalam acara Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Jakarta hari ini, Presiden mengatakan Indonesia kalah cepat.
"Kita tahu, yang baru saja diselenggarakan (konser) Taylor Swift di Singapura pada Maret lalu. Diselenggarakan enam hari di Singapura dan Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang menyelenggarakan itu," katanya Senin, 24 Juni 2024.
Jokowi meyakini bahwa separuh penonton konser penyanyi asal Amerika yang mencapai 360 ribu orang itu setengahnya berasal dari Indonesia.
"Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong ke Singapura? Itu ada yang namanya capital outflow, aliran uang dari Indonesia menuju ke Singapura, kita kehilangan, kehilangan bukan hanya untuk beli tiket, tapi kehilangan uang Indonesia untuk bayar hotel, makan, untuk transport dan lain-lainnya," tuturnya.
Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, ia bahkan mengaku lemas saat mengetahui proses perizinan yang harus ditempuh untuk menyelenggarakan MotoGP di Mandalika, NTB pada 2022 lalu.
Meskipun memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, nyatanya panitia penyelenggara harus mendapatkan 13 izin atau surat rekomendasi.
"Dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja 8.000. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," katanya.
Ia lantas menuturkan berbagai proses yang harus ditempuh oleh panitia. Mulai dari mengurus surat persetujuan ke desa, mengantongi surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, IMI pusat, polsek hingga Polri.
Setelah itu megajukan surat dukungan dari RSUD NTB, surat izin dari Dinas Kebakaran NTB, serta surat pemberitahuan ke pihak Bea Cukai, Kawasan Ekonomi Khusus NTB, dan INSP.
"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi," ujar Jokowi.
