8 Arahan Presiden untuk Kepala Daerah Tahun 2023, Singgung Politik dan Kebebasan Beragama
HARIANE – Arahan presiden untuk Kepala Daerah disampaikan dalam acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkompida tahun 2023.
Dalam acara yang digelar pada Selasa, 17 Januari 2023 tersebut, Jokowi menyampaikan delapan poin arahan presiden untuk Kepala daerah.
Apa saja delapan arahan presiden untuk kepala daerah tahun 2023 tersebut? Simak ulasan selengkapnya dibawah ini.
Arahan Presiden untuk Kepala Daerah Tahun 2023
Jokowi akui adanya 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. (Youtube/Presiden Joko Widodo)
Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah (Rakosnas) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia (Forkompida) Tahun 2023 yang digelar di Sentul International Convention Centre.
Dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Kabinet, Jokowi menyampaikan delapan arahan presiden untuk kepala daerah tahun 2023. Diantaranya adalah :
1. Kendalikan Inflasi
Dalam sambutannya, Jokowi memperingatkan adanya ancaman ekonomi berupa resesi yang bisa menyerang sepertiga negara di dunia.
Untuk itu, ia meminta kepada bupati dan walikota untuk terus memantau perubahan harga bahan pokok di lapangan.
“Tolong bupati, wali kota dan gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujar Jokowi.
Selain menyinggung harga barang dan jasa, Jokowi juga peringatkan perihal tarif yang dipatok oleh Pemda seperti tarif PDAM hingga angkutan umum.
Selain inflasi, Jokowi juga membahas perihal angka kemiskinan ekstrem yang terjadi di empat belas provinsi.
Padahal menurutnya, pemerintah Indonesia memiliki target di tahun 2024 agar angka kemiskinan ekstrem ada pada 0%.
3. Turunkan Stunting
Tidak hanya fokus pada masalah ekonomi, Jokowi juga mengingatkan pada gubernur, walikota serta kepada daerah untuk fokus terhadap masalah stunting yang masih menjadi masalah besar di Indonesia.
“Kalau SDM kita tidak berada dalam posisi yang proses berpikirnya baik dan produktivitas baik (karena stunting), bukan keuntungan yang kita dapat tetapi akan memberikan beban yang besar terhadap negara,” kata Jokowi.
Berdasarkan data, angka stunting di Indonesia pada 2014 sebesar 37% dan pada 2021 turun menjadi 24%. Jokowi menargetkan agar angka sunting di tahun 2024, turun hingga 14%.
4. Pantau Investasi
Agenda prioritas Presiden Jokowi di Tahun 2023. (Foto: Instagram/jokowi)
Menurut Jokowi, investasi menjadi kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023.
Dengan adanya investasi, maka negara bisa melakukan ekspor. Selain itu Jokowi juga mengingatkan perihal ijin.
5. APBD
Jokowi meminta agar pemerintah daerah membelanjakan APBD sesuai dengan prioritas, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi dan TKDN.
“Pastikan bahwa APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri,” imbuh Jokowi.
6. Tata Ruang
Separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Hal ini ternyata berpengaruh pada investasi di Indonesia.
7. Stabilitas Politik dan Keamanan Pemilu 2024
Menjelang Pemilu 2024, Jokowi meminta agar anggota TNI dan Polri tidak berpolitik praktis dan fokus pada keamanan negara.
“Udah masuk ke tahun politik harus memiliki sensitivitas dan sering terjun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan,” ungkap Jokowi.
Yang terakhir Jokowi mengingatkan agar gubernur, bupati dan walikota terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia.
Menurutnya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam beribadah sesuai dengan ajaran agamanya.
“Hati-hati beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 92 ayat 2,” pungkas Jokowi dalam sambutannya.
Demikian delapan arahan presiden untuk kepala daerah yang disampaikan Jokowi pada acara Rakornas kepala Daerah Forkompida tahun 2023. ****
