Megawati juga bicara mengenai andil dirinya dalam mendirikan KPK saat masih menjabat Presiden Indonesia. Megawati kemudian mengkritik kinerja KPK yang hanya mengusut kasus korupsi kecil.
"Saya bikin KPK 'loh ngopo kok de'e hanya digoleki kroco-kroco ngono loh. Loh, mbok yang bener-bener ngono seng yang jumlahnya T, T, T, T, T, ngono loh'," katanya.
Instruksi Penundan Retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang Bagi Kepala Daerah dari PDIP
Tak hanya itu, Megawati juga mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti program pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kuat dugaan, instruksi ini muncul lantaran Megawati mencoba melobi pemerintah terkait keberlangsungan proses penyidikan Hasto.
Keputusan ini menimbulkan spekulasi adanya ketidaksepakatan antara PDIP dan pemerintahan baru terkait kebijakan pembinaan kepala daerah.
Langkah-langkah Megawati dalam menanggapi kasus Hasto ini seolah mengamini perkataan Presiden RI ke empat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyebut jika Megawati sering mempolitisasi hukum demi mencapai tujuannya.
"Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengserkan saya," ujar Gus Dur
