Selain itu, proyek pembangunan Bandara Bali Utara yang semula direncanakan untuk mengurangi kepadatan Bandara Ngurah Rai juga ditolak oleh Megawati.
Megawati diketahui lebih mendukung proyek infrastruktur di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur ketimbang Bali Utara.
Penolakan ini menimbulkan polemik mengingat proyek tersebut dinilai strategis untuk pemerataan ekonomi di Bali.
Era Prabowo: Kontrol Berlanjut?
Politisasi Hukum dan Tekanan Terhadap KPK
Ketika Prabowo Subianto resmi memenangkan Pemilu 2024 dan baru memimpin pemerintahan selama 100-an hari, namun intervensi Megawati kembali mencuat.
Kali ini, sorotan utama tertuju pada langkah-langkah politik yang diambil PDIP terhadap pemerintah dan lembaga hukum.
Salah satunya adalah tekanan politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah terkait kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, muncul dugaan bahwa PDIP berusaha menghambat proses hukum.
Penangkapan Hasto ini semakin memperuncing hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo yang sebelumnya terlihat cukup 'adem'.
"Ancaman" kepada KPK diucapkan secara jelas oleh Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis”, yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024).
"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," ujarnya.
