Berita , Nasional

Dana Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Alami Pembengkakan, DPR: Ada Kejanggalan

profile picture Hanna
Hanna
Dana Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Alami Pembengkakan, DPR: Ada Kejanggalan
Dana Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Alami Pembengkakan, DPR: Ada Kejanggalan
HARIANE - Perkembangan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini kembali menjadi pusat perhatian publik.
Dimana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dikabarkan telah mengalami pembekakan dana.
Lantas bagaimana kelanjutan dari pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Berikut informasi selengkapnya yang bisa anda simak dibawah ini.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung  Mengalami Pembengkakan Dana

Kamis, 5 Agustus 2022 Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK dikabarkan menolak penggunaan APBN untuk membiayai beban pembengkakan biaya dalam proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
BACA JUGA : Buruan! Berikut Cara Pesan Tiket Kereta Api Melalui Website dan Aplikasi, Jangan Sampai Batal Mudik Lebaran 2022
Di mana Amin sudah mewanti-wanti pemerintah agar jangan sampai terjebak oleh China dan menggunakan uang negara untuk menanggung bengkaknya biaya proyek tersebut. 
Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan," ucapnya.
Menurutnya dari awal sudah terlihat sejumlah kejanggalan sejak proposal proyek disampaikan China pada pertengahan Agustus 2015 silam dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Berawal dari China yang menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang serta menjanjikan proyek akan dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah. 
Namun, seiring berjalannya waktu dalam proses pengerjaan proyek infrastruktur tersebut, justru membuat Indonesia terjebak dalam dilema.
Dilema mempertimbangkan antara melanjutkan pengerjaan proyek dengan resiko beban utang yang semakin besar atau menghentikan proyek dengan resiko proyek mangkrak dan tetap membayar hutang yang sudah terlanjur berjalan.
Sementara untuk menghentikan pengerjaan proyek tersebut pun terbilang sangat sulit untuk dilakukan.
BACA JUGA : Kereta Bandara YIA, Harga Murah dan Lebih Cepat, Ini Cara Beli Tiketnya Melalui Handphone!
Ads Banner

BERITA TERKINI

Usai Menjalankan Tugasnya Dalam Pemilu 2024, Petugas PPK Diberi Layanan Kesehatan Gratis oleh ...

Usai Menjalankan Tugasnya Dalam Pemilu 2024, Petugas PPK Diberi Layanan Kesehatan Gratis oleh ...

Rabu, 21 Februari 2024 18:55 WIB
Perkuat Upaya Pengolahan Sampah, Pemkot Yogyakarta Canangkan Olah Sampah Organik dari Rumah

Perkuat Upaya Pengolahan Sampah, Pemkot Yogyakarta Canangkan Olah Sampah Organik dari Rumah

Rabu, 21 Februari 2024 18:54 WIB
Update! Jadwal Konser NDX AKA Februari dan Maret 2024, Ada di 9 Kota ...

Update! Jadwal Konser NDX AKA Februari dan Maret 2024, Ada di 9 Kota ...

Rabu, 21 Februari 2024 18:01 WIB
Ramalan Shio Kamis 22 Februari 2024 Penting, Tikus Bakal Penuh Percaya Diri, Kuda ...

Ramalan Shio Kamis 22 Februari 2024 Penting, Tikus Bakal Penuh Percaya Diri, Kuda ...

Rabu, 21 Februari 2024 17:53 WIB
Ramalan Zodiak Kamis 22 Februari 2024 Lengkap, Aries Beruntung Soal Asmara, Target Karier ...

Ramalan Zodiak Kamis 22 Februari 2024 Lengkap, Aries Beruntung Soal Asmara, Target Karier ...

Rabu, 21 Februari 2024 16:53 WIB
6 Truk Sampah APK Pemilu 2024 Tersimpan di Gudang, Bawaslu Bantul Belum Dapat ...

6 Truk Sampah APK Pemilu 2024 Tersimpan di Gudang, Bawaslu Bantul Belum Dapat ...

Rabu, 21 Februari 2024 16:34 WIB
CNN Indonesia Minta Maaf Soal Real Count Pilpres 2024: Salah Input Data

CNN Indonesia Minta Maaf Soal Real Count Pilpres 2024: Salah Input Data

Rabu, 21 Februari 2024 16:18 WIB
Kebakaran Apartemen di Jakarta Pusat, Diduga Akibat Korsleting Listrik dari AC

Kebakaran Apartemen di Jakarta Pusat, Diduga Akibat Korsleting Listrik dari AC

Rabu, 21 Februari 2024 15:31 WIB
Muhmmadiyah Gelar Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke-32 di Pekalongan, Ini yang Dibahas

Muhmmadiyah Gelar Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke-32 di Pekalongan, Ini yang Dibahas

Rabu, 21 Februari 2024 15:03 WIB
Jokowi Resmikan Perpres tentang Publisher Rights untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas

Jokowi Resmikan Perpres tentang Publisher Rights untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas

Rabu, 21 Februari 2024 14:57 WIB