Dukung UMKM Naik Kelas, DPR: Proses Legalitas Hingga Pendanaan Dipermudah

HARIANE – Saat ini pengembangan program UMKM naik kelas sedang menjadi fokus pemerintah pusat.

Dimana dalam program UMKM naik kelas tersebut tersedia berbagai kemudahan yang diberikan untuk para pelaku usaha.

Berikut informasi selengkapnya seputar program UMKM naik kelas yang bisa disimak dibawah ini.

Mendukung UMKM Naik Kelas

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sebanyak 96% UMKM di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro dan informal. 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai perlu adanya dukungan bagi UMKM tersebut untuk  bisa naik kelas terutama dari sisi legalitas, pembiayaan, dan digitalisasi.

Legalitas UMKM

Saat ini masih banyak UMKM yang bersifat informal dan tidak punya legalitas untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal.

Di mana sekitar 30 juta pelaku ultra mikro masih belum terjangkau akses perbankan, 5 juta diantaranya terjebak pada rentenir ilegal atau dikenal sebagai bank emok ilegal di Jawa Barat.

Sehingga perlu diperbanyak sosialisasi untuk UMKM memperoleh legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekarang prosesnya semakin mudah. 

Di mana tahap perizinan kini sudah terintegrasi lewat sistem Online Single Submission (OSS). 

Terutama sejak disahkannya UU Cipta Kerja yang mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM dari sisi perizinan.

Kemudahan dalam proses legalitas tersebut sangat penting dimiliki UMKM untuk mengajukan kredit atau program pemberdayaan lain.

Pendanaan UMKM

Lebih lanjut, Puteri juga mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas kredit perbankan yang disediakan pemerintah, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat).