Berita , Ekbis

Harga Saham Apple Jatuh Usai Pemerintah China Larang Pegawai Pemerintah Gunakan Iphone

profile picture Tim Red 2
Tim Red 2
Harga Saham Apple Jatuh Usai Pemerintah China Larang Pegawai Pemerintah Gunakan Iphone
Kebijakan pemerintah China melarang pegawainya menggunakan Iphone berdampak pada jatuhnya harga saham Apple di Amerika Serikat (Ilustrasi: Unsplash/ Daniel Romero)

HARIANE - Selama dua hari terakhir, harga saham Apple terus menurun setelah pemerintah China menerapkan larangan bagi pegawai pemerintahan menggunakan Iphone untuk urusan pekerjaan.

Sejak hari Kamis, 5 September 2023, harga saham Apple di Amerika Serikat turun sekitar 3 persen. Kondisi tersebut belum membaik sampai pasar saham ditutup pada Kamis 7 September 2023 EDT (Eastern Daylight Time).

grafik harga saham Apple menunjukkan tren penurunan dalam dua hari terakhir (Ilustrasi: Tangkapan Layar Google)

Pelarangan penggunaan Iphone oleh pemerintah China bagi para pegawai ini diambil di tengah ketegangan yang berkelanjutan dengan Amerika Serikat dan langkah pemimpin partai Xi Jinping menuju "decoupling" ekonomi global.

Larangan penggunaan Iphone untuk urusan pekerjaan ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak beberpa minggu terakhir. Awalnya, hanya diberlakukan bagi pegawai di beberapa lembaga pemerintah pusat saja.

Namun, menurut Bloomberg, pada hari Kamis bahwa larangan diperluas hingga berlaku bagi seluruh pegawai di lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara. 

Bahkan, beberapa organisasi telah mulai memperingatkan karyawan agar tidak membawa iPhone ke tempat kerja.

Balasan China untuk Larangan TikTok di Amerika

Dikutip dari Radio Free Asia, seorang aktivis China di Belanda, Lin Shengliang mengatakan, ini bukan kali pertama pemerintah Tiongkok mencoba membatasi penggunaan perangkat elektronik asing.

"Pemimpin di Shenzhen telah mengeluarkan peraturan internal tahun lalu, meskipun tidak dibuat secara publik," katanya. 

"Ada yang mengatakan bahwa ponsel asing dan mobil Tesla juga telah dilarang di tempat mereka bekerja. Sementara beberapa orang harus menggunakan komputer Huawei dan jaringan intranet tertutup di kantor," lanjutnya.

Sementara, ketua Partai Demokrasi Tiongkok yang berbasis di Amerika Serikat, Wang Juntao, mengatakan bahwa larangan ini bisa menjadi bentuk balasan terhadap sanksi Amerika Serikat yang menyasar TikTok dan Huawei.

Ads Banner

BERITA TERKINI

Kompetisi Bahasa dan Sastra 2025 Tunjukkan Kota Yogyakarta dalam Menjaga Suluh Peradaban

Kompetisi Bahasa dan Sastra 2025 Tunjukkan Kota Yogyakarta dalam Menjaga Suluh Peradaban

Selasa, 01 Juli 2025
Qonitah, Inspirasi Atlet Disabilitas Kulon Progo Menuju Peparda 2025

Qonitah, Inspirasi Atlet Disabilitas Kulon Progo Menuju Peparda 2025

Selasa, 01 Juli 2025
Kulon Progo Targetkan 24 Medali Emas di Ajang Peparda 2025

Kulon Progo Targetkan 24 Medali Emas di Ajang Peparda 2025

Selasa, 01 Juli 2025
Polres Kulon Progo Siap Terima Kritik dari Masyarakat

Polres Kulon Progo Siap Terima Kritik dari Masyarakat

Selasa, 01 Juli 2025
Penuhi Kebutuhan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Yogyakarta Kotabaru Buka Sampai Malam

Penuhi Kebutuhan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Yogyakarta Kotabaru Buka Sampai Malam

Selasa, 01 Juli 2025
Realisasi Pembayaran PBB-P2 Bantul Capai Rp 43,7 Miliar di Triwulan II, 3 Kapanewon ...

Realisasi Pembayaran PBB-P2 Bantul Capai Rp 43,7 Miliar di Triwulan II, 3 Kapanewon ...

Selasa, 01 Juli 2025
‎Dampak Jebolnya Groundseal Srandakan, Ribuan Jiwa Terdampak Kekeringan

‎Dampak Jebolnya Groundseal Srandakan, Ribuan Jiwa Terdampak Kekeringan

Selasa, 01 Juli 2025
Harga BBM Non Subsidi Naik Per 1 Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Harga BBM Non Subsidi Naik Per 1 Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Selasa, 01 Juli 2025
Sidang Perdana Gugatan Perdata Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Ditunda Pekan Depan, Begini ...

Sidang Perdana Gugatan Perdata Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Ditunda Pekan Depan, Begini ...

Selasa, 01 Juli 2025
DPRD Gunungkidul Tolak Penurunan Target PAD, Kenapa ?

DPRD Gunungkidul Tolak Penurunan Target PAD, Kenapa ?

Selasa, 01 Juli 2025