Berita , Kesehatan
Laporkan Keuangan ke BPK, Kemenkes Catat Nilai Aset Mencapai 120,9 Triliun
HARIANE - Pada 4 Maret 2025 lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menyerahkan laporan keuangan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Penyerahan laporan keuangan unaudited ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.
Dalam keterangannya, Sekjen Kunta mengatakan laporan yang diserahkan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
Terkait laporan tersebut, Sekjen Kunta menjelaskan, pendapatan Kemenkes tercatat mencapai sekitar 110% dari target yang ditetapkan. Belanja yang dikeluarkan Kemenkes tercatat sekitar 95% dari anggaran yang telah disusun.
Berdasarkan keterangan tertulis Kemenkes RI, Nilai aset Kemenkes per 31 Desember 2024 tercatat mengalami kenaikan signifikan. Aset yang dimiliki Kemenkes mencapai 120,9 triliun.
Kemenkes Optimalkan Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan
Dalam keterangannya, Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan laporan keuangan melalui penerapan dan penilaian pengendalian intern secara berkala untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang semakin baik.
Lebih lanjut, pihaknya mengeklaim adanya kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di kementerian.
Berdasarkan temuan yang muncul pada pemeriksaan sebelumnya, perbaikan terus dilakukan untuk menghindari terjadinya temuan berulang pada laporan keuangan di masa mendatang.
"Upaya untuk menjaga kualitas laporan keuangan ini merupakan bagian dari komitmen kementerian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih," tegas Sekjen Kunta.
Selain itu, peningkatan kualitas laporan keuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenkes.
Kemenkes juga menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. ****