Mahasiswa UGM Tawarkan Solusi Ekonomi Kerakyatan untuk Kurangi Ketimpangan di Yogyakarta

HARIANE - Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 melaporkan Kota Yogyakarta menjadi daerah di DIY yang memiliki ketimpangan paling besar dengan nilai Indeks Gini sebesar 0,519 pada tahun 2022 dan 0,454 pada tahun 2023. 

Tingginya Ketimpangan mengindikasikan bahwa sumber daya ekonomi dalam masyarakat memiliki potensi kecil untuk dinikmati oleh keluarga dengan tingkat pendapatan terendah. Kondisi ini mengakibatkan dampak negatif secara jangka panjang bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menyikapi hal itu, tim mahasiswa UGM yang tergabung dalam Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH), melakukan riset tentang implementasi ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta, hubungannya dengan ketimpangan pendapatan, dan strategi penguatan untuk mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik. 

Pada penelitian ini, tim mahasiswa menggunakan indeks ekonomi kerakyatan atau seringkali disebut sebagai demokrasi ekonomi, diukur menggunakan Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI) yang terdiri dari 3 dimensi dan 21 indikator.

Secara umum, diperoleh rata-rata nilai IDEI Kota Yogyakarta dari tahun 2007 – 2022 senilai 0,5195 dari maksimum 1.

Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta berada pada kategori sedang. 

Anggota Tim PKM RSH UGM, Nur Maulana mengatakan hasil penelitian menunjukkan setiap 1% peningkatan nilai IDEI menurunkan 6,03 poin persen ketimpangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi ekonomi kerakyatan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta, dengan mekanisme efek berada pada jangka menengah.

Akan tetapi, hubungan keduanya dapat hilang atau berubah pada jangka panjang karena tidak diidentifikasi adanya kointegrasi. 

“Indeks pada kategori sedang mengatakan bahwa implementasi ekonomi kerakyatan tergolong cukup, namun belum efisien,” ujarnya dilansir dari ugm.ac.id.

Dalam penelitian di lapangan, pihaknya juga ditemukan bahwasannya ekonomi kerakyatan sebenarnya telah diterapkan sejak lama di Kota Yogyakarta tetapi belum terdapat suatu langkah konkrit serta monitoring khusus dari berbagai aktor yang terlibat. 

Dengan menggunakan pendekatan participatory rural appraisal (PRA) melalui community empowerment, Tim PKM-RSH UGM Ekonomi Kerakyatan (Ekora) menilai terdapat peluang peningkatan pemerataan ekonomi di Kota Yogyakarta melalui penguatan ekonomi kerakyatan.