Rencana Penataan Stasiun Lempuyangan, 13 Rumah Peninggalan Belanda Terdampak

HARIANE - Sebanyak 13 rumah tinggal dan satu kantor di Bausasran bakal terdampak jika Stasiun Lempuyangan terealisasi untuk dilakukan penataan.

Ketua RW 01 Bausasran, Antonius Yosef Handriutomo mengatakan bahwa warga di kawasan tersebut rata-rata sudah bermukim puluhan tahun. Bahkan Anton sendiri yang akan menginjak usia 60 tahun lahir dan besar di kediamannya.

Ia menyampaikan, rumah-rumah yang kena imbas itu merupakan peninggalan Belanda, dibangun sekitar tahun 1920. Bahkan ke-13 rumah tersebut telah mendapat sertifikat warisan budaya.

“Kita bukan cagar budaya tapi warisan, warisan budaya ini satu tingkat dibawah cagar budaya. Kita semua ini bangunan sekitar tahun 1920, dan ini memang dibuat waktu itu oleh NIS (Netherlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij). Dan kerjasama antara NIS dalam hal ini pihak Belanda dan pihak kasultanan itu sebetulnya telah berakhir pada 31 Desember 1971,” kata Anton, Kamis (10/4/2025).

“Ini kita ada perjanjiannya dalam Bahasa Jawa ada, dalam Bahasa Indonesia jaman tahun dulu, ada juga dalam aksara Jawa dan Bahasa Belanda, ada semua disini. Ini kita semua bisa tahu bahwa NIS telah selesai perjanjiannya dengan kasultanan 31 Desember 1971, setelah itu tidak ada perpanjangan atau apa sampai tiba-tiba ada yang namanya palilah itu. Setahu saya seperti itu,” sambungnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan bahwa pihak PT KAI memiliki surat palilah yang dikeluarkan pihak Kraton Ngayogyakarta untuk mengelola daerah ini.

Sedangkan warga sendiri memiliki surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendiami rumah di kawasan ini.

Sengketa lahan pun terjadi antara kedua belah pihak. PT KAI ingin menyulap kawasan tersebut untuk pengembangan Stasiun Lempuyangan, sedangkan warga yang sudah tinggal puluhan tahun ingin tetap bertahan karena meyakini lahan tersebut berstatus Sultan Ground.

Anton menjelaskan, pada 13 Maret 2025 PT KAI bersurat kepada warga untuk sosialisasi.

Namun warga menolak karena agenda sosialisasi dilaksanakan secara mendadak, yakni di hari berikutnya.

Selain itu warga merasa terintimidasi di mana PT KAI memboyong Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dalam menyerahkan surat tersebut.

“Kemudian kita tidak mau karena tempat diadakan di PT KAI, kita pengen di tempat yang netral, di kelurahan atau kecamatan. Akhirnya sosialisasi kedua dilakukan di kelurahan yaitu pada tanggal 26 Maret,” jelasnya.