Vonis Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD: PN Jakpus Buat Sensasi Berlebihan

Penundaan pemilu, menurut undang-undang hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah atau wilayah tertentu saja dan bukan untuk seluruh Indonesia.

Itu pun jika daerah tersebut harus  mengalami masalah secara spesifik, misalnya terjadi bencana alam yang menyebabkan pemilu tidak bisa dilakukan.

Sehingga, Mahfud menilai vonis penundaan pemilu 2024 itu jelas tidak dapat dimintakan eksekusi karena hak melakukan pemilu tersebut bukan hak perdata KPU.

Bahkan penundaan pemilu 2024 hanya karena gugatan partai politik dinilai menentang undang-undang dan juga konstitusi yang sudan menetapkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun.****

Temukan artikel lainnya di harianejogja.com dan harianesemarang.com