Berita, Headline
Demo di Sri Lanka, Parlemen Akan Pilih Pengganti Presiden Gotabaya Rajapaksa Minggu Depan
Happy Sefbrina Anugrah
Demo di Sri Lanka, Parlemen Akan Pilih Pengganti Presiden Gotabaya Rajapaksa Minggu Depan
HARIANE – Demo di Sri Lanka tepatnya di Kolombo kembali terjadi pada Sabtu, 9 Juli 2022, yang mana mengundang ribuan pengunjuk rasa.
Demo di Sri Lanka membuat kekacauan parah setelah para ribuan pengunjuk rasa mendatangi kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa dan mengunjungi gedung-gedung era kolonial.
Demo di Sri Lanka ini disebabkan karena masyarakat yang tidak merasa puas terhadap kinerja pemerintah ditengah krisis ekonomi dan politik.
Krisis di Sri Lanka ini menjadi krisis terparah semenjak kemerdekaan Sri Lanka pada 1948.
Seperti yang diberitakan hariane.com sebelumnya, krisis ini mengakibatkan dampak yang fatal dimulai dari kekurangan devisa yang parah, kebijakan pembatasan impor, kekurangan makanan, dan obat-obatan yang semakin memperparah kehidupan masyarakat di Sri Lanka.
Hal tersebut membuat masyarakat Sri Lanka menuntut mundurnya Presiden Gotabaya dari kursi pemerintahan. Aspirasi ini disampaikan masyarakat Sri Lanka dalam sebuah demo pada Maret lalu.
BACA JUGA : Heboh! Demo di Sri Lanka Berujung Penyerangan ke Kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa, Apa Penyebabnya?Dilansir dari Reuters, Parlemen Sri Lanka akhirnya akan memilih presiden baru pada 20 Juli melalui juru bicaranya pada Senin, 11 Juli. Keputusan tersebut diambil setelah pengunjuk rasa menyerbu kediaman presiden dan perdana menteri saat ini, yang keduanya menawarkan diri untuk mundur di tengah krisis ekonomi. Pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa akan dilakukan pada Rabu, 13 Juli, ia telah mengawasi penumpasan kejam pemberontak Macan Tamil sebagai menteri pertahanan. Ketua Mahinda Yapa Abeywardena dalam sebuah pernyataannya mengatakan, jika para parlemen nantinya akan berkumpul kembali pada Jumat dan akan memilih presiden baru lima hari kemudian. Keduanya, Presiden Gotabaya dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe telah mengkonfirmasi akan mundur setelah kesepakatan dicapai. Sementara itu, Gubernur P. Nandalal Weerasinghe mengisyaratkan dia akan tetap menjabat meskipun dia mengatakan pada Mei dia bisa mengundurkan diri jika tidak ada stabilitas politik di negara kepulauan berpenduduk 22 juta itu.
