Berita

Kasus PMK Semakin Meluas, DPRD Gunungkidul Desak Pemerintah Tetapkan KLB

profile picture RAMADHANI
RAMADHANI
DPRD Gunungkidul Desak Pemerintah Tetapkan KLB
Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Hanif Afadil Darojat dan Lazarus Arintoko. Foto : (Hariane/Ramadhani).

HARIANE - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong pemerintah untuk segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi. Pasalnya, penyakit ini semakin mewabah di Gunungkidul, sehingga memerlukan penanganan khusus yang lebih intensif dan masif.

Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Hanif Afadil Darojat, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan pimpinan dewan dan Bupati beserta jajarannya untuk membahas permasalahan PMK yang mewabah di Kabupaten Gunungkidul.

Saat ini, sudah ada ratusan sapi yang terpapar penyakit ini, bahkan banyak yang mati. Hal ini tentu sangat merugikan para peternak.

Tidak hanya rugi karena ternak yang mati, tetapi harga sapi di Kabupaten Gunungkidul juga mengalami penurunan signifikan.

Minat pembeli sapi dari daerah ini pun menurun. Padahal selama ini, Bumi Handayani dikenal sebagai lumbung ternak DIY.

“Dengan banyaknya kasus PMK di Gunungkidul, baik yang suspek maupun positif PMK, kami sangat prihatin. Ini menjadi perhatian kami agar pemerintah segera menerapkan status KLB,” ujar Hanif Afadil Darojat saat ditemui, Senin (6/1/2025).

“Tentu hal ini perlu dibahas bersama. Dalam penetapan status KLB, harus diperjelas siapa yang berwenang memutuskan, apakah cukup Bupati atau harus kementerian, karena saya melihat kasus ini sudah berskala nasional, bukan hanya di Kabupaten Gunungkidul," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Lasarus Arintoko, mengatakan bahwa pihaknya sepakat untuk mendorong pemerintah menetapkan KLB atas wabah PMK di Gunungkidul dan daerah lainnya.

Ia juga menyoroti beberapa hal, seperti keterbukaan informasi mengenai kasus PMK di Kabupaten Gunungkidul. Selama ini, terkesan ada upaya menutup-nutupi jumlah kasus sebenarnya di lapangan.

“Penanganan juga perlu dimaksimalkan kembali. Jika petugas kesehatan hewan di Gunungkidul kewalahan karena banyaknya kasus, pemerintah setidaknya harus memberikan solusi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para peternak saat ternak mereka terpapar PMK,” jelasnya.

Ads Banner

BERITA TERKINI

Kompetisi Bahasa dan Sastra 2025 Tunjukkan Kota Yogyakarta dalam Menjaga Suluh Peradaban

Kompetisi Bahasa dan Sastra 2025 Tunjukkan Kota Yogyakarta dalam Menjaga Suluh Peradaban

Selasa, 01 Juli 2025
Qonitah, Inspirasi Atlet Disabilitas Kulon Progo Menuju Peparda 2025

Qonitah, Inspirasi Atlet Disabilitas Kulon Progo Menuju Peparda 2025

Selasa, 01 Juli 2025
Kulon Progo Targetkan 24 Medali Emas di Ajang Peparda 2025

Kulon Progo Targetkan 24 Medali Emas di Ajang Peparda 2025

Selasa, 01 Juli 2025
Polres Kulon Progo Siap Terima Kritik dari Masyarakat

Polres Kulon Progo Siap Terima Kritik dari Masyarakat

Selasa, 01 Juli 2025
Penuhi Kebutuhan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Yogyakarta Kotabaru Buka Sampai Malam

Penuhi Kebutuhan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Yogyakarta Kotabaru Buka Sampai Malam

Selasa, 01 Juli 2025
Realisasi Pembayaran PBB-P2 Bantul Capai Rp 43,7 Miliar di Triwulan II, 3 Kapanewon ...

Realisasi Pembayaran PBB-P2 Bantul Capai Rp 43,7 Miliar di Triwulan II, 3 Kapanewon ...

Selasa, 01 Juli 2025
‎Dampak Jebolnya Groundseal Srandakan, Ribuan Jiwa Terdampak Kekeringan

‎Dampak Jebolnya Groundseal Srandakan, Ribuan Jiwa Terdampak Kekeringan

Selasa, 01 Juli 2025
Harga BBM Non Subsidi Naik Per 1 Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Harga BBM Non Subsidi Naik Per 1 Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Selasa, 01 Juli 2025
Sidang Perdana Gugatan Perdata Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Ditunda Pekan Depan, Begini ...

Sidang Perdana Gugatan Perdata Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Ditunda Pekan Depan, Begini ...

Selasa, 01 Juli 2025
DPRD Gunungkidul Tolak Penurunan Target PAD, Kenapa ?

DPRD Gunungkidul Tolak Penurunan Target PAD, Kenapa ?

Selasa, 01 Juli 2025