Berita , Pilihan Editor

Pengertian Haji Furoda, Kenapa Bisa Membuat 46 Jemaah Calon Haji di Deportasi?

profile picture Martina Herliana
Martina Herliana
Pengertian Haji Furoda, Kenapa Bisa Membuat 46 Jemaah Calon Haji di Deportasi?
Pengertian Haji Furoda, Kenapa Bisa Membuat 46 Jemaah Calon Haji di Deportasi?
HARIANE – Kemanterian Agama (Kemenag) mengatakan terdapat 46 jemaah calon haji furoda dari Indonesia yang dipulangkan karena ditolak lantaran menggunakan visa tidak resmi. Lantas apa pengertian haji furoda?
Karena hal tersebut itu pengertian haji furoda menjadi topik yang tengah diperbincangkan dan banyak dicari oleh warganet.

Lantas, apa pengertian haji furoda asal Indonesia yang dipulangkan Pemerintah Arab?

Namun, baru-baru ini Kementerian Agama (Kemenag) mengungkapkan sebanyak 46 jemaah calon haji furoda yang tertahan di bandara Jeddah, Arab Saudi karena data tidak lolos di bagian pengecekan imigrasi. Visa 46 jemaah calon haji tersebut tertulis bukan dari Indonesia, melainkan dari Singapura dan Malaysia
BACA JUGA : Alasan Jemaah Haji Furoda Asal Indonesia Dideportasi, Berikut Tips Agar Jemaah Tidak Dideportasi
Akhirnya 46 jemaah calon haji furoda dari Indonesia itu dipulangkan Pemerintah Arab lantaran visa tidak resmi.
Berikut pengertian haji furoda menurut UU No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh. Haji furoda adalah visa haji yang kuotanya langsung dari pemerintah Arab Saudi tanpa bergantung dengan kuota resmi pemerintah.
Bisa dibilang program atau layanan ibadah haji khusus yang memberikan kemudahan jemaah untuk berangkat haji pada tahun yang akan berlangsung atau secara singkat haji furoda adalah layanan haji tanpa antre. Inilah yang membuat haji furoda tidak perlu menunggu antrian yang umumnya harus mengalami masa tunggu 10 sampai 15 tahun.
Perlu diketahui bahwa visa haji furoda disebut juga sebagai visa mujamalah atau haji tanpa antre.
Ibadah haji menggunakan visa mujamalah adalah resmi dan diakui oleh negara Republik Indonesia dan telah masuk ke dalam UU No 8 tahun 2019.
Program haji ini legal, namun di luar kuota haji Pemerintah Indonesia. Sehingga tidak termasuk ke dalam pelaksanaan haji regular maupun haji khusus.
Berikut petikan Pasal 18 UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji :
Ads Banner

BERITA TERKINI

Waspadai Kasus Covid Baru, Dinkes Bantul Mulai Sosialisasi ke Fasyankes

Waspadai Kasus Covid Baru, Dinkes Bantul Mulai Sosialisasi ke Fasyankes

Senin, 02 Juni 2025
Persiapan Puncak Haji, PPIH Ingatkan Jemaah Bawa Barang Ini Saat Wukuf

Persiapan Puncak Haji, PPIH Ingatkan Jemaah Bawa Barang Ini Saat Wukuf

Senin, 02 Juni 2025
Pemda DIY Mulai Proses Relokasi TKP ABA ke Kotabaru

Pemda DIY Mulai Proses Relokasi TKP ABA ke Kotabaru

Senin, 02 Juni 2025
Kemunculan Buaya di Sungai Progo Pandak Bantul Gegerkan Warga

Kemunculan Buaya di Sungai Progo Pandak Bantul Gegerkan Warga

Senin, 02 Juni 2025
Kecelakaan Maut di Pemalang Hari ini, Pemotor Tewas Terlindas Truk

Kecelakaan Maut di Pemalang Hari ini, Pemotor Tewas Terlindas Truk

Senin, 02 Juni 2025
Dispar Bantul Raup Rp 2,5 Miliar Selama Bulan Mei 2025

Dispar Bantul Raup Rp 2,5 Miliar Selama Bulan Mei 2025

Senin, 02 Juni 2025
Gegara Laka Tunggal, Mobil Terbalik di Semarang dan Sebabkan Macet

Gegara Laka Tunggal, Mobil Terbalik di Semarang dan Sebabkan Macet

Senin, 02 Juni 2025
Hendak ke Ladang, Warga Gunungkidul Justru Tewas Usai Tertabrak Motor

Hendak ke Ladang, Warga Gunungkidul Justru Tewas Usai Tertabrak Motor

Senin, 02 Juni 2025
Jelang Puncak Haji, Operasional Bus Shalawat dan Makanan Kotak di Hotel Dihentikan

Jelang Puncak Haji, Operasional Bus Shalawat dan Makanan Kotak di Hotel Dihentikan

Senin, 02 Juni 2025
Jelang Idul Adha, Jasa Ojek Kambing di Gunungkidul Ramai Orderan

Jelang Idul Adha, Jasa Ojek Kambing di Gunungkidul Ramai Orderan

Senin, 02 Juni 2025