Berita

Sri Sultan Tak Permasalahkan Komentar Ade Armando Soal Politik Dinasti di Jogja

profile picture Tim Red 2
Tim Red 2
Sri Sultan Tak Permasalahkan Komentar Ade Armando Soal Politik Dinasti di Jogja
Sri Sultan Tak Permasalahkan Komentar Ade Armando Soal Politik Dinasti di Jogja.

HARIANE - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X buka suara terkait politik dinasti di Jogja yang disampaikan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Menurutnya, komentar Ade Armando yang mengkritisi BEM mahasiswa dan menuai pro kontra di media sosial itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan.

Sri Sultan, saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin 4 Desember 2023 pagi mengatakan jika apa yang terjadi di DIY adalah amanat konstitusi.

"Komentar boleh wong komentar kok nggak boleh. Boleh saja, hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada di dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Indonesia menghargai asal-usul tradisi DIY," ujarnya.

Dalam Undang-Undang Keistimewaan, disebutkan bahwa Gubernur menjadi Sultan dan Wakil Gubernur menjadi Paku Alam. Saat ini, DIY menjalankan hukum tersebut. Namun, ketika hal ini dianggap sebagai politik dinasti, Sultan ingin tahu bagaimana masyarakat melihatnya.

"Dinasti atau tidak, ya, terserah dari sisi mana masyarakat melihat. DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi undang-unsang keistimewannya itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak, di situ juga nggak ada," sambungnya.

Sultan mengatakan bahwa jika ada yang mempertanyakan keputusan undang-undang dan melihatnya sebagai politik dinastidi DIY, maka undang-undang tersebut bisa dirubah. 

Namun, terkait permintaan maaf dari Ade Armando, Sultan menyatakan bahwa belum mendengarnya.

"Saya rasa yang terpenting adalah kita sebagai bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang. Jika dianggap sebagai dinasti, maka undang-undang dasarnya bisa diubah. Saya tidak memerintahkan tindakan apa pun dari masyarakat, jika mereka ingin bertindak. Mengenai pernyataan maaf dari Ade Armando, menurut saya itu tidak perlu ditanggapi karena saya belum mendengarnya," pungkasnya.****

1
Ads Banner

BERITA TERKINI

Kepala Daerah Absen di Retreat Akmil Magelang, Wamendagri: Masih Ada Kesempatan

Kepala Daerah Absen di Retreat Akmil Magelang, Wamendagri: Masih Ada Kesempatan

Sabtu, 22 Februari 2025 15:37 WIB
Prakiraan Cuaca Minggu 23 Februari 2025, Masih Banyak Wilayah yang Diguyur Hujan Lebat

Prakiraan Cuaca Minggu 23 Februari 2025, Masih Banyak Wilayah yang Diguyur Hujan Lebat

Sabtu, 22 Februari 2025 15:14 WIB
Miris Banget! Warga Jarah Kasur Tercecer Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang KM 91

Miris Banget! Warga Jarah Kasur Tercecer Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang KM 91

Sabtu, 22 Februari 2025 14:47 WIB
Kecelakaan di Lenteng Agung Jaksel Hari ini, 2 Motor Remuk Parah

Kecelakaan di Lenteng Agung Jaksel Hari ini, 2 Motor Remuk Parah

Sabtu, 22 Februari 2025 12:31 WIB
Harga Emas Antam Hari ini Sabtu 22 Februari 2025 Turun Lagi, cek Sebelum ...

Harga Emas Antam Hari ini Sabtu 22 Februari 2025 Turun Lagi, cek Sebelum ...

Sabtu, 22 Februari 2025 11:21 WIB
Harga Emas Perhiasan Hari ini Sabtu 22 Februari 2025 Naik, Cek Harga Emas ...

Harga Emas Perhiasan Hari ini Sabtu 22 Februari 2025 Naik, Cek Harga Emas ...

Sabtu, 22 Februari 2025 10:20 WIB
Perintah Tunda Ikut Retret, Waketum Gerindra: Kepala Daerah Tidak Hanya Mewakili Satu Kelompok ...

Perintah Tunda Ikut Retret, Waketum Gerindra: Kepala Daerah Tidak Hanya Mewakili Satu Kelompok ...

Jumat, 21 Februari 2025 23:10 WIB
Pembukaan Sekolah Tani Nasional 2025, Budi Djiwandono: Petani Butuh Peremajaan

Pembukaan Sekolah Tani Nasional 2025, Budi Djiwandono: Petani Butuh Peremajaan

Jumat, 21 Februari 2025 22:23 WIB
Wamendagri Sebut Ada 47 Kepala Daerah Tak Hadir Tanpa Keterangan di Retreat Akmil ...

Wamendagri Sebut Ada 47 Kepala Daerah Tak Hadir Tanpa Keterangan di Retreat Akmil ...

Jumat, 21 Februari 2025 19:10 WIB
Jadi Bupati Sleman Didukung PDIP, Harda Kiswaya Tetap Berangkat Retret di Akmil Magelang

Jadi Bupati Sleman Didukung PDIP, Harda Kiswaya Tetap Berangkat Retret di Akmil Magelang

Jumat, 21 Februari 2025 18:36 WIB