Berita

Sri Sultan Tak Permasalahkan Komentar Ade Armando Soal Politik Dinasti di Jogja

profile picture Tim Red 2
Tim Red 2
Sri Sultan Tak Permasalahkan Komentar Ade Armando Soal Politik Dinasti di Jogja
Sri Sultan Tak Permasalahkan Komentar Ade Armando Soal Politik Dinasti di Jogja.

HARIANE - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X buka suara terkait politik dinasti di Jogja yang disampaikan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Menurutnya, komentar Ade Armando yang mengkritisi BEM mahasiswa dan menuai pro kontra di media sosial itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan.

Sri Sultan, saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin 4 Desember 2023 pagi mengatakan jika apa yang terjadi di DIY adalah amanat konstitusi.

"Komentar boleh wong komentar kok nggak boleh. Boleh saja, hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada di dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Indonesia menghargai asal-usul tradisi DIY," ujarnya.

Dalam Undang-Undang Keistimewaan, disebutkan bahwa Gubernur menjadi Sultan dan Wakil Gubernur menjadi Paku Alam. Saat ini, DIY menjalankan hukum tersebut. Namun, ketika hal ini dianggap sebagai politik dinasti, Sultan ingin tahu bagaimana masyarakat melihatnya.

"Dinasti atau tidak, ya, terserah dari sisi mana masyarakat melihat. DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi undang-unsang keistimewannya itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak, di situ juga nggak ada," sambungnya.

Sultan mengatakan bahwa jika ada yang mempertanyakan keputusan undang-undang dan melihatnya sebagai politik dinastidi DIY, maka undang-undang tersebut bisa dirubah. 

Namun, terkait permintaan maaf dari Ade Armando, Sultan menyatakan bahwa belum mendengarnya.

"Saya rasa yang terpenting adalah kita sebagai bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang. Jika dianggap sebagai dinasti, maka undang-undang dasarnya bisa diubah. Saya tidak memerintahkan tindakan apa pun dari masyarakat, jika mereka ingin bertindak. Mengenai pernyataan maaf dari Ade Armando, menurut saya itu tidak perlu ditanggapi karena saya belum mendengarnya," pungkasnya.****

1
Ads Banner

BERITA TERKINI

Waspadai Kasus Covid Baru, Dinkes Bantul Mulai Sosialisasi ke Fasyankes

Waspadai Kasus Covid Baru, Dinkes Bantul Mulai Sosialisasi ke Fasyankes

Senin, 02 Juni 2025
Persiapan Puncak Haji, PPIH Ingatkan Jemaah Bawa Barang Ini Saat Wukuf

Persiapan Puncak Haji, PPIH Ingatkan Jemaah Bawa Barang Ini Saat Wukuf

Senin, 02 Juni 2025
Pemda DIY Mulai Proses Relokasi TKP ABA ke Kotabaru

Pemda DIY Mulai Proses Relokasi TKP ABA ke Kotabaru

Senin, 02 Juni 2025
Kemunculan Buaya di Sungai Progo Pandak Bantul Gegerkan Warga

Kemunculan Buaya di Sungai Progo Pandak Bantul Gegerkan Warga

Senin, 02 Juni 2025
Kecelakaan Maut di Pemalang Hari ini, Pemotor Tewas Terlindas Truk

Kecelakaan Maut di Pemalang Hari ini, Pemotor Tewas Terlindas Truk

Senin, 02 Juni 2025
Dispar Bantul Raup Rp 2,5 Miliar Selama Bulan Mei 2025

Dispar Bantul Raup Rp 2,5 Miliar Selama Bulan Mei 2025

Senin, 02 Juni 2025
Gegara Laka Tunggal, Mobil Terbalik di Semarang dan Sebabkan Macet

Gegara Laka Tunggal, Mobil Terbalik di Semarang dan Sebabkan Macet

Senin, 02 Juni 2025
Hendak ke Ladang, Warga Gunungkidul Justru Tewas Usai Tertabrak Motor

Hendak ke Ladang, Warga Gunungkidul Justru Tewas Usai Tertabrak Motor

Senin, 02 Juni 2025
Jelang Puncak Haji, Operasional Bus Shalawat dan Makanan Kotak di Hotel Dihentikan

Jelang Puncak Haji, Operasional Bus Shalawat dan Makanan Kotak di Hotel Dihentikan

Senin, 02 Juni 2025
Jelang Idul Adha, Jasa Ojek Kambing di Gunungkidul Ramai Orderan

Jelang Idul Adha, Jasa Ojek Kambing di Gunungkidul Ramai Orderan

Senin, 02 Juni 2025