Berita

Sri Sultan Tak Permasalahkan Komentar Ade Armando Soal Politik Dinasti di Jogja

profile picture Tim Red 2
Tim Red 2
Sri Sultan Tak Permasalahkan Komentar Ade Armando Soal Politik Dinasti di Jogja
Sri Sultan Tak Permasalahkan Komentar Ade Armando Soal Politik Dinasti di Jogja.

HARIANE - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X buka suara terkait politik dinasti di Jogja yang disampaikan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Menurutnya, komentar Ade Armando yang mengkritisi BEM mahasiswa dan menuai pro kontra di media sosial itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan.

Sri Sultan, saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin 4 Desember 2023 pagi mengatakan jika apa yang terjadi di DIY adalah amanat konstitusi.

"Komentar boleh wong komentar kok nggak boleh. Boleh saja, hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada di dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Indonesia menghargai asal-usul tradisi DIY," ujarnya.

Dalam Undang-Undang Keistimewaan, disebutkan bahwa Gubernur menjadi Sultan dan Wakil Gubernur menjadi Paku Alam. Saat ini, DIY menjalankan hukum tersebut. Namun, ketika hal ini dianggap sebagai politik dinasti, Sultan ingin tahu bagaimana masyarakat melihatnya.

"Dinasti atau tidak, ya, terserah dari sisi mana masyarakat melihat. DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi undang-unsang keistimewannya itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak, di situ juga nggak ada," sambungnya.

Sultan mengatakan bahwa jika ada yang mempertanyakan keputusan undang-undang dan melihatnya sebagai politik dinastidi DIY, maka undang-undang tersebut bisa dirubah. 

Namun, terkait permintaan maaf dari Ade Armando, Sultan menyatakan bahwa belum mendengarnya.

"Saya rasa yang terpenting adalah kita sebagai bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang. Jika dianggap sebagai dinasti, maka undang-undang dasarnya bisa diubah. Saya tidak memerintahkan tindakan apa pun dari masyarakat, jika mereka ingin bertindak. Mengenai pernyataan maaf dari Ade Armando, menurut saya itu tidak perlu ditanggapi karena saya belum mendengarnya," pungkasnya.****

1
Ads Banner

BERITA TERKINI

Daftar Event Jakarta Minggu Ini 1-3 Maret 2023, Ada Pameran hingga Pertunjukan Musik ...

Daftar Event Jakarta Minggu Ini 1-3 Maret 2023, Ada Pameran hingga Pertunjukan Musik ...

Jumat, 01 Maret 2024 15:36 WIB
Kasus Bully di SMA Binus Serpong, KPPPA Minta Identitas Anak Pelaku Tak Diumbar

Kasus Bully di SMA Binus Serpong, KPPPA Minta Identitas Anak Pelaku Tak Diumbar

Jumat, 01 Maret 2024 14:42 WIB
Polisi Sebut Korban Bully Binus School Serpong Alami Stres Akut

Polisi Sebut Korban Bully Binus School Serpong Alami Stres Akut

Jumat, 01 Maret 2024 14:12 WIB
Kronologi Resmi Kasus Bully Binus School Serpong Versi Polisi

Kronologi Resmi Kasus Bully Binus School Serpong Versi Polisi

Jumat, 01 Maret 2024 13:40 WIB
Kasus Bullying Binus School Serpong, Polisi Tetapkan 4 Tersangka dan 8 Anak Berkonflik ...

Kasus Bullying Binus School Serpong, Polisi Tetapkan 4 Tersangka dan 8 Anak Berkonflik ...

Jumat, 01 Maret 2024 13:01 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Medan 2 Maret 2024, Wilayah Kota Terdampak

Jadwal Pemadaman Listrik Medan 2 Maret 2024, Wilayah Kota Terdampak

Jumat, 01 Maret 2024 12:58 WIB
Kecelakaan di Tol Jagorawi Hari Ini Libatkan 2 Mobil, Akibat Pengemudi Mengantuk

Kecelakaan di Tol Jagorawi Hari Ini Libatkan 2 Mobil, Akibat Pengemudi Mengantuk

Jumat, 01 Maret 2024 12:29 WIB
Mahfud MD Minta Masyarakat Tolak Isi RUU DKJ Soal Pemilihan Gubernur Tak Langsung

Mahfud MD Minta Masyarakat Tolak Isi RUU DKJ Soal Pemilihan Gubernur Tak Langsung

Jumat, 01 Maret 2024 11:44 WIB
Bak Petir di Musim Kemarau, Fanny Soegi Bornean Keluar dari Band

Bak Petir di Musim Kemarau, Fanny Soegi Bornean Keluar dari Band

Jumat, 01 Maret 2024 11:11 WIB
Mahfud MD Kritik Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet

Mahfud MD Kritik Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet

Jumat, 01 Maret 2024 11:09 WIB